Jayapura (Antara Papua) - Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) masih menelusuri dan mengumpulkan data kematian 38 warga di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo.
"Dengan adanya kasus ini, UP2KP mulai mengumpulkan data karena data ini belum akurat. Kita belajar dari pengalaman dua tahun terakhir karena data itu tidak terlalu akurat, tetapi yang jelas bahwa di sana itu ada kasus kematian yang kasusnya tinggi," kata Direktur UP2KP Agustinus Raprap di Jayapura, Kamis.
Menurut Agustinus, kematian sepanjang Januari hingga Agustus 2017 ini merupakan suatu hal yang luar biasa.
"Perkembangan laporan kasus yang terus diikuti melalui media dan laporan warga ke bidang Kesektariatan UP2KP laporan pertama yang diterima ada 48 orang yang meninggal bahkan laporan terakhir yang diterima sebanyak 38 orang yang meninggal," ujarnya.
Menurut dia, bukan persoalan banyaknya jumlah tetapi satu nyawa seseorang berharga jika meninggal dalam batas-batas ketidakwajaran.
"Batas-batas ketidakwajaran yang dilihat UP2KP selama ini, yakni kenapa itu terjadi dalam kurun waktu yang pendek terjadi kematian yang cukup panjang," ujarnya.
Dia menyatakan hingga kini seluruh dana untuk membiayai pelayanan kesehatan sudah didisribusikan oleh pemerintah provinsi ke masing-masing daerah dan jumlahnya cukup besar.
"Sudah ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang penggunaan dana kesehatan itu. Peraturan Gubernur Nomor 7 itu `kan sudah jelas 15 persen dana otonomi khusus (otsus) untuk pembiayaan kesehatan," ujarnya.
Sehingga, kata dia, tidak alasan bahwa ada warga yang meninggal karena tidak layanan kesehatan lantaran tidak ada dana yang menunjang pelayanan kesehatan.
Tidak hanya dana otonomi khusus, kata dia, ada juga sumber dana dari APBD kabupaten setempat. Belum lagi dana pelayanan kesehatan lainnya juga dari Kementerian Kesehatan di antaranya dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
"Apakah dana itu dialokasikan dalam bentuk RKA kemudian jadi DPA di masing-masing daerah itu sudah jalan atau belum, kemudian apakah sudah diputuskan atau tidak untuk dijalankan?," ujarnya.
Kemudian, kata dia, persoalan selanjutnya adalah tenaga kesehatan, apakah jumlah tenaga kesehatannya ka atau tidak berada ditempat. Hal ini tidak bisa langsung dijas bahwa tidak ada tenaga kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai mengatakan dari 38 warga yang meninggal, laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Yang meninggal di delapan kampung yang ada di Distrik Samenage yakni Kampung Samenage sebanyak 10 orang, Kampung Ison enam orang dan Kampung Aspopo tiga orang.
Selanjutnya, Kampung Hugilokon enam orang, Kampung Muke tiga orang, Kampung Haleroma tiga orang, Kampung Notnare lima orang dan Kampung Hirin dua orang.
"Berdasarkan usia maka untuk usia 0-5 tahun tujuh orang, usia 6-16 tahun tiga orang, usia 16-25 tahun enam orang dan usia 26-60 tahun sebanyak 22 orang," ujarnya. (* )
"Dengan adanya kasus ini, UP2KP mulai mengumpulkan data karena data ini belum akurat. Kita belajar dari pengalaman dua tahun terakhir karena data itu tidak terlalu akurat, tetapi yang jelas bahwa di sana itu ada kasus kematian yang kasusnya tinggi," kata Direktur UP2KP Agustinus Raprap di Jayapura, Kamis.
Menurut Agustinus, kematian sepanjang Januari hingga Agustus 2017 ini merupakan suatu hal yang luar biasa.
"Perkembangan laporan kasus yang terus diikuti melalui media dan laporan warga ke bidang Kesektariatan UP2KP laporan pertama yang diterima ada 48 orang yang meninggal bahkan laporan terakhir yang diterima sebanyak 38 orang yang meninggal," ujarnya.
Menurut dia, bukan persoalan banyaknya jumlah tetapi satu nyawa seseorang berharga jika meninggal dalam batas-batas ketidakwajaran.
"Batas-batas ketidakwajaran yang dilihat UP2KP selama ini, yakni kenapa itu terjadi dalam kurun waktu yang pendek terjadi kematian yang cukup panjang," ujarnya.
Dia menyatakan hingga kini seluruh dana untuk membiayai pelayanan kesehatan sudah didisribusikan oleh pemerintah provinsi ke masing-masing daerah dan jumlahnya cukup besar.
"Sudah ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang penggunaan dana kesehatan itu. Peraturan Gubernur Nomor 7 itu `kan sudah jelas 15 persen dana otonomi khusus (otsus) untuk pembiayaan kesehatan," ujarnya.
Sehingga, kata dia, tidak alasan bahwa ada warga yang meninggal karena tidak layanan kesehatan lantaran tidak ada dana yang menunjang pelayanan kesehatan.
Tidak hanya dana otonomi khusus, kata dia, ada juga sumber dana dari APBD kabupaten setempat. Belum lagi dana pelayanan kesehatan lainnya juga dari Kementerian Kesehatan di antaranya dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
"Apakah dana itu dialokasikan dalam bentuk RKA kemudian jadi DPA di masing-masing daerah itu sudah jalan atau belum, kemudian apakah sudah diputuskan atau tidak untuk dijalankan?," ujarnya.
Kemudian, kata dia, persoalan selanjutnya adalah tenaga kesehatan, apakah jumlah tenaga kesehatannya ka atau tidak berada ditempat. Hal ini tidak bisa langsung dijas bahwa tidak ada tenaga kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai mengatakan dari 38 warga yang meninggal, laki-laki sebanyak 22 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Yang meninggal di delapan kampung yang ada di Distrik Samenage yakni Kampung Samenage sebanyak 10 orang, Kampung Ison enam orang dan Kampung Aspopo tiga orang.
Selanjutnya, Kampung Hugilokon enam orang, Kampung Muke tiga orang, Kampung Haleroma tiga orang, Kampung Notnare lima orang dan Kampung Hirin dua orang.
"Berdasarkan usia maka untuk usia 0-5 tahun tujuh orang, usia 6-16 tahun tiga orang, usia 16-25 tahun enam orang dan usia 26-60 tahun sebanyak 22 orang," ujarnya. (* )