Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengakui tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya tidak berkontribusi dalam pendapatan daerah, bahkan mendatangkan hutang.
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Rabu, mengatakan sejak didirikan, beberapa perusahaan daerah yang berada di bawah Holding Company tersebut tidak membawa keuntungan sama sekali.
"Pertemuan belum lama ini bukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya pertemuan dengan perusahaan daerah," katanya.
Menurut Lukas, karena tidak mendatangkan keuntungan bagi Provinsi Papua, rencananya beberapa BUMD milik pemprov tersebut akan dipailitkan.
"Oleh karena itu saya sudah menugaskan Karo Hukum untuk berperkara di pengadilan untuk beberapa perusahaan yang akan kami pailitkan, yang ada hanyalah Holding Company dan Irian Bhakti sehingga selebihnya dipailitkan," ujarnya.
Dia menuturkan sehingga pihaknya kini mempunyai tugas di mana wajib hukumnya membayar karyawan, jajaran direksi dan lain sebagainya.
"Ketujuh BUMD tersebut di antaranya PT Percetakan Rakyat Papua, PT Papua Lintas Nusantara, PT Semen Papua, PT Listrik Papua dan PT Emas Papua," katanya.
Dia menambahkan sudah ada temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hal ini sehingga pihaknya berencana menutup beberapa perusahaan daerah tersebut. (*)
Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Rabu, mengatakan sejak didirikan, beberapa perusahaan daerah yang berada di bawah Holding Company tersebut tidak membawa keuntungan sama sekali.
"Pertemuan belum lama ini bukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya pertemuan dengan perusahaan daerah," katanya.
Menurut Lukas, karena tidak mendatangkan keuntungan bagi Provinsi Papua, rencananya beberapa BUMD milik pemprov tersebut akan dipailitkan.
"Oleh karena itu saya sudah menugaskan Karo Hukum untuk berperkara di pengadilan untuk beberapa perusahaan yang akan kami pailitkan, yang ada hanyalah Holding Company dan Irian Bhakti sehingga selebihnya dipailitkan," ujarnya.
Dia menuturkan sehingga pihaknya kini mempunyai tugas di mana wajib hukumnya membayar karyawan, jajaran direksi dan lain sebagainya.
"Ketujuh BUMD tersebut di antaranya PT Percetakan Rakyat Papua, PT Papua Lintas Nusantara, PT Semen Papua, PT Listrik Papua dan PT Emas Papua," katanya.
Dia menambahkan sudah ada temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hal ini sehingga pihaknya berencana menutup beberapa perusahaan daerah tersebut. (*)