Wamena (Antara Papua) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan akan menambah 11 lembaga penyalur (LP) Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Timur Indonesia untuk menekan disparitas harga di sana agar harga jual setara dengan daerah lain di Indonesia.
"Kami akan terus mendorong penambahan jumlah lembaga penyalur sehingga masyarakat di pelosok atau pedalaman Papua juga mendapatkan keadilan," kata Rini dalam rilis yang diterima Antara di Wamena, Selasa.
Penyetaraan harga BBM yang akan dilakukan pada tahun 2018 di 11 titik itu meliputi beberapa kabupaten di Provinsi Papua seperti di wilayah Bolakme, Abenaho, (Jayawijaya) Keerom (Kabupaten Jayapura), dan Kabupaten Tolikara.
"Kondisi geografis dan distribusi menjadi tantangan dan kami terus berupaya untuk atasi bersama, dan kami optimis penyetaraan Harga BBM di titik-titik yang ditargetkan dapat terwujud melalui dukungan dari pemerintah daerah, sinergi BUMN, masyarakat serta semua pemangku kepentingan karena kamajuan dan pemerataan ekonomi membutuhkan partisipasi semua pihak," katanya.
Sebelum tahun 2016, menurut dia, harga penjualan BBM di Papua berada pada kisaran Rp50 hingga 60 ribu per liter, namun dengan adanya kebijakan BBM Satu Harga, penjualan BBM di Papua setara dengan wilayah Jawa dan Bali sesuai penetapan pemerintah, dimana harga premium Rp6.450 dan harga Solar Rp5.150.
Ia memastikan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Papua dan Papua Barat merupakan satu upaya percepatan pembangunan ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan catatan pertamina, kebutuhan BBM di wilayah Papua saat ini hampir mencapai 800 ribu KL per tahun dengan alokasi sekitar 500 ribu KL untuk wilayah Papua dan 300 ribu KL untuk wilayah Papua Barat.
Proses pendistribusian BBM yang dilakukan juga melalui berbagai moda transportasi misalnya laut, darat dan khusus untuk beberapa kabupaten di pegunungan Papua seperti Kabupaten Jayawijaya, penyaluran hanya bisa melalui transportasi udara.
Hingga November 2017, tercatat sudah ada sembilan LP di Papua dan dua LP di Papua Barat. (*)
"Kami akan terus mendorong penambahan jumlah lembaga penyalur sehingga masyarakat di pelosok atau pedalaman Papua juga mendapatkan keadilan," kata Rini dalam rilis yang diterima Antara di Wamena, Selasa.
Penyetaraan harga BBM yang akan dilakukan pada tahun 2018 di 11 titik itu meliputi beberapa kabupaten di Provinsi Papua seperti di wilayah Bolakme, Abenaho, (Jayawijaya) Keerom (Kabupaten Jayapura), dan Kabupaten Tolikara.
"Kondisi geografis dan distribusi menjadi tantangan dan kami terus berupaya untuk atasi bersama, dan kami optimis penyetaraan Harga BBM di titik-titik yang ditargetkan dapat terwujud melalui dukungan dari pemerintah daerah, sinergi BUMN, masyarakat serta semua pemangku kepentingan karena kamajuan dan pemerataan ekonomi membutuhkan partisipasi semua pihak," katanya.
Sebelum tahun 2016, menurut dia, harga penjualan BBM di Papua berada pada kisaran Rp50 hingga 60 ribu per liter, namun dengan adanya kebijakan BBM Satu Harga, penjualan BBM di Papua setara dengan wilayah Jawa dan Bali sesuai penetapan pemerintah, dimana harga premium Rp6.450 dan harga Solar Rp5.150.
Ia memastikan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Papua dan Papua Barat merupakan satu upaya percepatan pembangunan ekonomi di masyarakat.
Berdasarkan catatan pertamina, kebutuhan BBM di wilayah Papua saat ini hampir mencapai 800 ribu KL per tahun dengan alokasi sekitar 500 ribu KL untuk wilayah Papua dan 300 ribu KL untuk wilayah Papua Barat.
Proses pendistribusian BBM yang dilakukan juga melalui berbagai moda transportasi misalnya laut, darat dan khusus untuk beberapa kabupaten di pegunungan Papua seperti Kabupaten Jayawijaya, penyaluran hanya bisa melalui transportasi udara.
Hingga November 2017, tercatat sudah ada sembilan LP di Papua dan dua LP di Papua Barat. (*)