Jayapura (Antara Papua) - Tokoh pemuda Papua Hendrik Yance Udam mengapresiasi komitmen pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap percepatan pembangunan di Papua, termasuk melancarkan proses pengangkatan 14 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui jalur otonomi khusus (otsus).
"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sangat peduli kemajuan Papua, dan melalui Mendagri dan Pemerintahan Provinsi Papua memfasilitasi proses pelantikan 14 anggota DPRP dari jalur Otsus," kata Hendrik Yanca Udam yang akrab disapa HYU di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo Sebagai bagian dari implementasi poin-poin utama dalam amanah UU Otsus di Provinsi Papua," sambungnya.
Meskipun, lanjut HYU, prosesnya menelan waktu yang cukup lama dan terjadi berbagai dinamika dalam proses proses tersebut.
Namun, pada akhirnya 14 anggota DPRP dari jalur pengangkatan Otsus itu bisa dilantik di Gedung DPRP yang disaksikan oleh Seluruh rakyat Papua.
"Kehadiran 14 legislator dari jalur Otsus ini juga, merupakan kerja-kerja nyata pemerintah pusat dan daerah dalam pemantapan Papua dalam bingkai NKRI," katanya.
Oleh sebab itu, kata HYU, berbagai harapan dari masyarakat berada di pundak para legislator Otsus yang merupakan perwakilan adat agar tetap komitmen untuk menyuarakan kesejahteraan yang tidak keluar dari bingkai NKRI.
"Harapannya mereka melaksanakan pokok-pokok pikiran utama dalam UU Otsus, antara lain infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang harus lebih lagi ditingkatkan ketajamannya demi keperpihakannya kepada rakyat Papua demi pemantapan Papua dalam bingkai NKRI," katanya.
Akan tetapi, para legislator Otsus itu harus berada di garda terdepan untuk dapat mensosialisaikan dan mengawal empat pilar kebangsaaan di Tanah Papua yaitu NKRI sebagai bentuk final negara, UUD 1945 sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
"Karena empat pilar kebangsaan tersebut tidak dapat dikotak-kotak atau diutak-atik oleh siapa pun komponen anak bangsa didalam NKRI," katanya.
Lebih lanjut HYU meminta agar legislator Otsus ini harus membantu pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan Mmendasar yang ada di Tanah Papua demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.
"Termasuk dapat berkerja sama dengan anggota DPRP dari jalur partai politik untuk dapat bersama-sama merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan strategis guna peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRP Yunus Wonda akhirnya melantik 14 anggota yang diangkat melalui mekanisme pemilihan berdasarkan jalur otonomi khusus di Ruang Sidang DPRP pada Rabu (13/12).
Pengangkatan 14 anggota DPRP melalui jalur otonomi khusus (otsus) ini telah tertunda selama dua tahun lebih. Penetapannya merupakan komitmen dari Pemprov Papua dalam memberikan ruang perwakilan wilayah adat, sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan ada beberapa hal penting harus diperhatikan semua pihak, khususnya bagi 14 anggota DPRP yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji guna membangun sistem kerja lebih baik dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat Bumi Cenderawasih.
"Anggota DPRP yang baru dilantik harus membangun Papua sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, di mana hal-hal tersebut adalah tanggung jawab tersebut sangat berat," katanya. (*)
"Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sangat peduli kemajuan Papua, dan melalui Mendagri dan Pemerintahan Provinsi Papua memfasilitasi proses pelantikan 14 anggota DPRP dari jalur Otsus," kata Hendrik Yanca Udam yang akrab disapa HYU di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
"Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo Sebagai bagian dari implementasi poin-poin utama dalam amanah UU Otsus di Provinsi Papua," sambungnya.
Meskipun, lanjut HYU, prosesnya menelan waktu yang cukup lama dan terjadi berbagai dinamika dalam proses proses tersebut.
Namun, pada akhirnya 14 anggota DPRP dari jalur pengangkatan Otsus itu bisa dilantik di Gedung DPRP yang disaksikan oleh Seluruh rakyat Papua.
"Kehadiran 14 legislator dari jalur Otsus ini juga, merupakan kerja-kerja nyata pemerintah pusat dan daerah dalam pemantapan Papua dalam bingkai NKRI," katanya.
Oleh sebab itu, kata HYU, berbagai harapan dari masyarakat berada di pundak para legislator Otsus yang merupakan perwakilan adat agar tetap komitmen untuk menyuarakan kesejahteraan yang tidak keluar dari bingkai NKRI.
"Harapannya mereka melaksanakan pokok-pokok pikiran utama dalam UU Otsus, antara lain infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang harus lebih lagi ditingkatkan ketajamannya demi keperpihakannya kepada rakyat Papua demi pemantapan Papua dalam bingkai NKRI," katanya.
Akan tetapi, para legislator Otsus itu harus berada di garda terdepan untuk dapat mensosialisaikan dan mengawal empat pilar kebangsaaan di Tanah Papua yaitu NKRI sebagai bentuk final negara, UUD 1945 sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
"Karena empat pilar kebangsaan tersebut tidak dapat dikotak-kotak atau diutak-atik oleh siapa pun komponen anak bangsa didalam NKRI," katanya.
Lebih lanjut HYU meminta agar legislator Otsus ini harus membantu pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan Mmendasar yang ada di Tanah Papua demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.
"Termasuk dapat berkerja sama dengan anggota DPRP dari jalur partai politik untuk dapat bersama-sama merumuskan dan melahirkan kebijakan-kebijakan strategis guna peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRP Yunus Wonda akhirnya melantik 14 anggota yang diangkat melalui mekanisme pemilihan berdasarkan jalur otonomi khusus di Ruang Sidang DPRP pada Rabu (13/12).
Pengangkatan 14 anggota DPRP melalui jalur otonomi khusus (otsus) ini telah tertunda selama dua tahun lebih. Penetapannya merupakan komitmen dari Pemprov Papua dalam memberikan ruang perwakilan wilayah adat, sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan ada beberapa hal penting harus diperhatikan semua pihak, khususnya bagi 14 anggota DPRP yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji guna membangun sistem kerja lebih baik dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat Bumi Cenderawasih.
"Anggota DPRP yang baru dilantik harus membangun Papua sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, di mana hal-hal tersebut adalah tanggung jawab tersebut sangat berat," katanya. (*)