Timika (Antaranews Papua) - Bupati Asmat Elisa Kambu mengingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya agar benar-benar fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.
"Semua OPD harus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya minta semua aspek pelayanan publik harus segera diperbaiki," kata Bupati Asmat Elisa Kambu saat dihubungi Antara dari Timika, Papua, Sabtu.
Orang nomor satu di Pemkab Asmat itu meminta pimpinan OPD harus terus mengembangkan inovasi dalam melakukan pelayanan agar hasil kerja mereka benar-benar dapat dinikmati manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Pimpinan OPD juga diingatkan agar selalu bergerak cepat dalam mengikuti perkembangan regulasi di tingkat pusat maupun Provinsi Papua.
Pada Jumat (29/12), Bupati Asmat telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2018 kepada semua OPD di lingkungan Pemkab Asmat.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Asmat Bartholomeus Bokoropces, Ketua DPRD Asmat Yusak Bokowi, Kapolres Asmat AKBP Abdul Asis, serta Uskup Keuskupan Agats Asmat Mgr Aloysius Moerwito OFM.
Penyerahan DPA 2018 itu diikuti dengan penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas seluruh pejabat atau pimpinan OPD Pemkab Asmat yang berlangsung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat di Agats.
Dalam kesempatan itu, Bupati Elisa Kambu memberikan secara simbolis DPA 2018 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Asmat Halasson F Sinurat.
"Saya minta semua OPD segera merealisasikan program atau kegiatan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi pembiayaan karena target penerimaan daerah yang belum tercapai. Hal penting lainnya yaitu memperhatikan faktor pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan," ujarnya.
Menurut Bupati Kambu, penyerahan DPA secara langsung ke semua OPD merupakan bukti adanya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkab Asmat demi mewujudkan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Asmat periode 2016-2021 yaitu terwujudnya masyarakat Asmat yang maju, sejahtera dan bermartabat.
Bupati mengakui hingga sekarang ketergantungan pembiayaan Pemkab Asmat dari kucuran dana Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua masih cukup tinggi. Hal itu berpengaruh pada arus kas masuk kas daerah.
Sesuai kesepakatan dengan DPRD Asmat beberapa waktu lalu di Jayapura, APBD Asmat tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar lebih dari Rp1,5 triliun.
Komponen APBD Asmat 2018 terdiri atas pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp1,5 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,582 triliun.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp152 juta yang mencakup Pajak Daerah Rp835 juta, Retribusi Daerah Rp6 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp9 miliar, dan lain-lain sebesar Rp136 juta.
Selanjutnya, Dana Perimbangan (Transfer Pusat) diproyeksi sebesar Rp1,78 triliun, terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp44 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp895 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp138 miliar.
Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp351 miliar, terdiri dari Hibah Dana Bantuan Sosial Provinsi PapuaRp16 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Rp8 miliar, Dana Otsus Rp105 miliar, Insentif Daerah Rp16 miliar, Dana Desa Rp184 miliar, dan Bantuan Keuangan Provinsi Papua Rp21 miliar.
Sedangkan komponen Belanja Daerah Asmat 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp713 miliar yang mencakup Belanja Pegawai Rp195 miliar, Tambahan Penghasilan ASN dan Insentif Rp156 miliar, serta Subsidi Yayasan Penerbangan Rp2 miliar.
Komponen Belanja Tidak Langsung lainnya yaitu Belanja Hibah sebesar Rp1,5 miliar, Bantuan Hibah Organisasi Rp25 miliar, Bantuan Studi Pelajar SD, SLTP, SLTA dan mahasiswa Rp19 miliar, Bantuan Sosial Rp14 miliar, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN Rp184 miliar, APBD Rp89 miliar, dan Prospek Provinsi Papua Rp17 miliar, Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp856 juta, serta Belanja Tak Terduga untuk Kejadian Luar Biasa Rp500 juta.
Sementara Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp869 miliar lebih, terdiri atas Belanja Pegawai Rp128 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp467 miliar, serta Belanja Modal sebesar Rp272 miliar. (*)
"Semua OPD harus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya minta semua aspek pelayanan publik harus segera diperbaiki," kata Bupati Asmat Elisa Kambu saat dihubungi Antara dari Timika, Papua, Sabtu.
Orang nomor satu di Pemkab Asmat itu meminta pimpinan OPD harus terus mengembangkan inovasi dalam melakukan pelayanan agar hasil kerja mereka benar-benar dapat dinikmati manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Pimpinan OPD juga diingatkan agar selalu bergerak cepat dalam mengikuti perkembangan regulasi di tingkat pusat maupun Provinsi Papua.
Pada Jumat (29/12), Bupati Asmat telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2018 kepada semua OPD di lingkungan Pemkab Asmat.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Asmat Bartholomeus Bokoropces, Ketua DPRD Asmat Yusak Bokowi, Kapolres Asmat AKBP Abdul Asis, serta Uskup Keuskupan Agats Asmat Mgr Aloysius Moerwito OFM.
Penyerahan DPA 2018 itu diikuti dengan penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas seluruh pejabat atau pimpinan OPD Pemkab Asmat yang berlangsung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asmat di Agats.
Dalam kesempatan itu, Bupati Elisa Kambu memberikan secara simbolis DPA 2018 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Asmat Halasson F Sinurat.
"Saya minta semua OPD segera merealisasikan program atau kegiatan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi pembiayaan karena target penerimaan daerah yang belum tercapai. Hal penting lainnya yaitu memperhatikan faktor pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan," ujarnya.
Menurut Bupati Kambu, penyerahan DPA secara langsung ke semua OPD merupakan bukti adanya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkab Asmat demi mewujudkan visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Asmat periode 2016-2021 yaitu terwujudnya masyarakat Asmat yang maju, sejahtera dan bermartabat.
Bupati mengakui hingga sekarang ketergantungan pembiayaan Pemkab Asmat dari kucuran dana Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua masih cukup tinggi. Hal itu berpengaruh pada arus kas masuk kas daerah.
Sesuai kesepakatan dengan DPRD Asmat beberapa waktu lalu di Jayapura, APBD Asmat tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar lebih dari Rp1,5 triliun.
Komponen APBD Asmat 2018 terdiri atas pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp1,5 triliun dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,582 triliun.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp152 juta yang mencakup Pajak Daerah Rp835 juta, Retribusi Daerah Rp6 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp9 miliar, dan lain-lain sebesar Rp136 juta.
Selanjutnya, Dana Perimbangan (Transfer Pusat) diproyeksi sebesar Rp1,78 triliun, terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Rp44 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp895 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp138 miliar.
Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp351 miliar, terdiri dari Hibah Dana Bantuan Sosial Provinsi PapuaRp16 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Rp8 miliar, Dana Otsus Rp105 miliar, Insentif Daerah Rp16 miliar, Dana Desa Rp184 miliar, dan Bantuan Keuangan Provinsi Papua Rp21 miliar.
Sedangkan komponen Belanja Daerah Asmat 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp713 miliar yang mencakup Belanja Pegawai Rp195 miliar, Tambahan Penghasilan ASN dan Insentif Rp156 miliar, serta Subsidi Yayasan Penerbangan Rp2 miliar.
Komponen Belanja Tidak Langsung lainnya yaitu Belanja Hibah sebesar Rp1,5 miliar, Bantuan Hibah Organisasi Rp25 miliar, Bantuan Studi Pelajar SD, SLTP, SLTA dan mahasiswa Rp19 miliar, Bantuan Sosial Rp14 miliar, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN Rp184 miliar, APBD Rp89 miliar, dan Prospek Provinsi Papua Rp17 miliar, Bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp856 juta, serta Belanja Tak Terduga untuk Kejadian Luar Biasa Rp500 juta.
Sementara Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp869 miliar lebih, terdiri atas Belanja Pegawai Rp128 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp467 miliar, serta Belanja Modal sebesar Rp272 miliar. (*)