Jayapura (Antaranews Papua) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Provinsi Papua Charles Simare-Mare mengapresiasi program BBM satu harga yang menurut dia sangat berpihak kepada masyarakat di pedalaman, khususnya wilayah pegunungan tengah Papua.
"Yang patut kita apresiasi, sudah ada lembaga penyalur (APMS) di delapan kabupaten. Jadi kalau mau beli BBM, belilah di lembaga penyalur," ujar Charles ketika menjalani masa reses di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis.
Ia menjelaskan sejak digulirkan pada 2016, banyak yang mempertanyakan implementasi program tersebut dan apakah hara BBM yang ada ddi pegunungan Papua sudah sama seperti di daerah lain.
"Kami sering ditanyakan mengenai kesuksesan program ini. Untuk itu kami ingin mendengar dari berbagai pihak, termasuk para lembaga penyalur dan dari Pertamina sendiri, ternyata banyak masalah yang dihadapi," kata dia.
Charles menyadari usaha Pertamina untuk mensosialisasikan program BBM Satu Harga dan mengenai tanggung jawab perusahaan tersebut dalam mendistrusikan BBM, masih perlu dibantu banyak pihak, terutama pemerintah daerah.
"Masalah utama adalah merubah pola pikir masyarakat yang menganggap dengan BBM Satu Harga maka dimanapun kita membeli BBM maka harganya sama seperti di SPBU," katanya.
"Ternyata tanggung jawab Pertamina hanya sampai di lembaga penyalur (APMS). Kalau sudah lewat dari situ itu bukan kewenangan Pertamina, tidak tahu kewenangannya siapa, karena pemerintah daerah pun banyak yang lepas tangan sehingga harga BBM eceran susah terkontrol," sambung Charles.
Ia pun berjanji akan berusaha mendorong Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran implementasi program BBM Satu Harga untuk mengeluarkan aturan untuk membatasi harga BBM eceran yang diakuinya masih dibutuhkan masyarakat.
"Banyak hal yang perlu disinergikan yang terbangun antara Pertamina, pemerintah daerah dan aparat, supaya harga BBM (khususnya eceran) bisa terkendali. Mungkin pemerintah daerah membuat SK Bupati mengenai batasan harga di tingkat eceran, jadi tidak seenak-enaknya," ujarnya lagi.
Menurut dia, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", termasuk dengan membuat program BBM satu harga, harus didukung semua pihak karena sangat membantyu masyarakat yang tonggal di daerah terpencil.
"Dengan pertemuan ini kami akan tindak lanjuti dengan mengundang delapan kabupaten tersebut untuk duduk bersama guna menyatukan pandangan dan langkah yang harus kita buat bersama agar harga BBM bisa terkendali karena ini berdampak pada harga kebutuhan lainnya," kata Charles.
Sebagai informasi, pada Kamis siang Chrles Simare-Mare mendatangi Kantor PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua untuk mendengar pelaksanaan BBM Satu Harga.
Dalam kesempatan tersebut ia ditemui oleh Pjs. General manager Pertamina MOR VIII Dian Adi Setyoko, Manager Fuel Retail Mareketing Pertamina MOR VIII Zibali Hisbul Masih, Manager Humas dan CSR Eko kristiawan, dan beberapa pemilik lembaga penyalur (APMS) yang menjadi titik penyaluran BBM Satu Harga. (*)
"Yang patut kita apresiasi, sudah ada lembaga penyalur (APMS) di delapan kabupaten. Jadi kalau mau beli BBM, belilah di lembaga penyalur," ujar Charles ketika menjalani masa reses di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis.
Ia menjelaskan sejak digulirkan pada 2016, banyak yang mempertanyakan implementasi program tersebut dan apakah hara BBM yang ada ddi pegunungan Papua sudah sama seperti di daerah lain.
"Kami sering ditanyakan mengenai kesuksesan program ini. Untuk itu kami ingin mendengar dari berbagai pihak, termasuk para lembaga penyalur dan dari Pertamina sendiri, ternyata banyak masalah yang dihadapi," kata dia.
Charles menyadari usaha Pertamina untuk mensosialisasikan program BBM Satu Harga dan mengenai tanggung jawab perusahaan tersebut dalam mendistrusikan BBM, masih perlu dibantu banyak pihak, terutama pemerintah daerah.
"Masalah utama adalah merubah pola pikir masyarakat yang menganggap dengan BBM Satu Harga maka dimanapun kita membeli BBM maka harganya sama seperti di SPBU," katanya.
"Ternyata tanggung jawab Pertamina hanya sampai di lembaga penyalur (APMS). Kalau sudah lewat dari situ itu bukan kewenangan Pertamina, tidak tahu kewenangannya siapa, karena pemerintah daerah pun banyak yang lepas tangan sehingga harga BBM eceran susah terkontrol," sambung Charles.
Ia pun berjanji akan berusaha mendorong Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran implementasi program BBM Satu Harga untuk mengeluarkan aturan untuk membatasi harga BBM eceran yang diakuinya masih dibutuhkan masyarakat.
"Banyak hal yang perlu disinergikan yang terbangun antara Pertamina, pemerintah daerah dan aparat, supaya harga BBM (khususnya eceran) bisa terkendali. Mungkin pemerintah daerah membuat SK Bupati mengenai batasan harga di tingkat eceran, jadi tidak seenak-enaknya," ujarnya lagi.
Menurut dia, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", termasuk dengan membuat program BBM satu harga, harus didukung semua pihak karena sangat membantyu masyarakat yang tonggal di daerah terpencil.
"Dengan pertemuan ini kami akan tindak lanjuti dengan mengundang delapan kabupaten tersebut untuk duduk bersama guna menyatukan pandangan dan langkah yang harus kita buat bersama agar harga BBM bisa terkendali karena ini berdampak pada harga kebutuhan lainnya," kata Charles.
Sebagai informasi, pada Kamis siang Chrles Simare-Mare mendatangi Kantor PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua untuk mendengar pelaksanaan BBM Satu Harga.
Dalam kesempatan tersebut ia ditemui oleh Pjs. General manager Pertamina MOR VIII Dian Adi Setyoko, Manager Fuel Retail Mareketing Pertamina MOR VIII Zibali Hisbul Masih, Manager Humas dan CSR Eko kristiawan, dan beberapa pemilik lembaga penyalur (APMS) yang menjadi titik penyaluran BBM Satu Harga. (*)