Jayapura (Antaranews Papua) - Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua memuji sistem intelijen/kewaspadaan dini dan respons cepat terkait pelaporan 23 penyakit berpotensi timbul kejadian luar biasa (KLB) atau wabah, yang rutin dilakukan Dinkes Kabupaten Mappi tiap minggu.
"Kabupaten Mappi ini daerah tidak ada sinyal, geografisnya susah. Jika terjadi KLB di Mappi maka perjalanannya harus lewat Kabupaten Boven Digoel kemudian ke kampung Asiki di sekitar Boven Digoel lalu menggunakan speedboad ke Mappi," kata Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Papua dr Aaron Rumainum, di Jayapura, Kamis.
Jika hendak menggunakan pesawat terbang maka pilihannya hanya pesawat berbadan kecil dan jadwalnya tidak tiap hari dari Kabupaten Merauke ke Mappi.
Namun, kata Aaron, pejabat di Dinkes Mappi bisa melaporkan 23 penyakit yang berpotensi timbul KLB atau sistem kewaspadaan dini setiap minggu.
Pada 2017 cakupan imunisasi yang dilaporkan dari Mappi sebesar 90 persen.
"Mereka hanya kalah dengan Kabupaten Merauke yang cakupan imunisasinya pada 2017 sebesar 93 persen, yang sinyalnya bagus dan aksesnya mudah, Mappi hanya kalah tiga persen, dan kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaporkan 92 persen," ujarnya.
Aaron mengatakan, ketika Mappi menempatkan posisi SKDR di urutan ketiga dengan kondisi geografis yang sama dengan Asmat maka patut diancungkan jempol bagi Dinas Kesehatan Mappi.
"Ini berarti bahwa sebenarnya persoalan geografis tidak menjadi masalah, kalau mau bekerja dengan kepemimpinan yang bagus," ujarnya.
Selain itu, jika menempatkan kepala puskesmas, kepala bidang dan kepala Dinas Kesehatan yang mumpuni disertai kepemimpinan daerah yang bagus, misalnya bupati yang displin maka hasilnya pasti bagus.
Ia menambahkan, aktivitas sistem intelijen atau sistem kewaspadaan dini dan respons cepat dapat rutin dilaporkan melalui pesan singkat SM).
Aplikasi tersebut dari pusat ke puskesmas, dan laporan yang disampaikan langsung masuk Dinkes kabupaten, Dinkes provinsi dan langsung ke pusat yakni Kementerian Kesehatan. (*)
"Kabupaten Mappi ini daerah tidak ada sinyal, geografisnya susah. Jika terjadi KLB di Mappi maka perjalanannya harus lewat Kabupaten Boven Digoel kemudian ke kampung Asiki di sekitar Boven Digoel lalu menggunakan speedboad ke Mappi," kata Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinkes Papua dr Aaron Rumainum, di Jayapura, Kamis.
Jika hendak menggunakan pesawat terbang maka pilihannya hanya pesawat berbadan kecil dan jadwalnya tidak tiap hari dari Kabupaten Merauke ke Mappi.
Namun, kata Aaron, pejabat di Dinkes Mappi bisa melaporkan 23 penyakit yang berpotensi timbul KLB atau sistem kewaspadaan dini setiap minggu.
Pada 2017 cakupan imunisasi yang dilaporkan dari Mappi sebesar 90 persen.
"Mereka hanya kalah dengan Kabupaten Merauke yang cakupan imunisasinya pada 2017 sebesar 93 persen, yang sinyalnya bagus dan aksesnya mudah, Mappi hanya kalah tiga persen, dan kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaporkan 92 persen," ujarnya.
Aaron mengatakan, ketika Mappi menempatkan posisi SKDR di urutan ketiga dengan kondisi geografis yang sama dengan Asmat maka patut diancungkan jempol bagi Dinas Kesehatan Mappi.
"Ini berarti bahwa sebenarnya persoalan geografis tidak menjadi masalah, kalau mau bekerja dengan kepemimpinan yang bagus," ujarnya.
Selain itu, jika menempatkan kepala puskesmas, kepala bidang dan kepala Dinas Kesehatan yang mumpuni disertai kepemimpinan daerah yang bagus, misalnya bupati yang displin maka hasilnya pasti bagus.
Ia menambahkan, aktivitas sistem intelijen atau sistem kewaspadaan dini dan respons cepat dapat rutin dilaporkan melalui pesan singkat SM).
Aplikasi tersebut dari pusat ke puskesmas, dan laporan yang disampaikan langsung masuk Dinkes kabupaten, Dinkes provinsi dan langsung ke pusat yakni Kementerian Kesehatan. (*)