Wamena (Antaranews Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya, Papua, berharap pilkada 27 Juni 2018 berlangsung aman dan lancar sesuai jadwal, tanpa pemungutan suara ulang (PSU).
Ketua KPU Jayawijaya Adi Wetipo di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pemerintah dan penyelenggara mengharapkan tidak ada PSU di Jayawijaya pada pilkada 2018.
"Kalau pemilu ulang, nilai anggaran yang ada sekarang ini, kita belum hitung. Kita tidak ingin pemilu ulang terjadi, karena setelah pertemuan dengan Pak Penjabat Bupati, beliau sampaikan tidak boleh ada PSU karena anggaran untuk PSU tidak ada di pemda. Itu sebabnya untuk bagian itu kita akan sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di Pemkab Jayawijaya," katanya.
Pilkada di Kabupaten Jayawijaya hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau paslon melawan kotak kosong, sehingga PSU akan terjadi jika kotak kosong yang "memenangkan" pilkada tersebut atau pemilih yang tersebar di 40 distrik lebih banyak yang memilih kotak kosong.
"Kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa satu pasangan bukan berarti langsung menang, sebab kotak kosong mempunyai nilai yang sama dengan (suarat suara) yang ada gambar calon. Seandainya 50 persen tambah 1 suara ada di kotak kosong, berarti kita harus pemilu ulang," katanya.
Ia pun belum mengetahui apakah sejumlah kandidat yang gagal menjadi peserta pemilu 2018 bisa mendaftar ulang sebagai peserta pemilu apabila terjadi PSU.
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Jayawijaya, dana yang dialokasikan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jayawijaya adalah Rp75 miliar dari Rp100 miliar yang diajukan.
Pada 16 Maret lalu, Penjabat Sementara Bupati Jayawijaya Doren Wakerkwa mengharapkan tidak terjadi PSU di wilayah itu sebab akan berdampak terhadap berkurangnya anggaran untuk kegiatan kesejahteraan rakyat.
"Seluruh parpol, kepala distrik, SKPD harus mengarahkan suara untuk memilih calon yang Tuhan panggil. Konsekwensinya adalah APBD apabila kita melakukan evaluasi kembali terhadap pemilihan kepala daerah," katanya.
Selain mengharapkan masyarakat, termasuk partai politik pengusung calon untuk menciptakan situasi politik yang aman tanpa konflik, ia juga mengajak KPU agar bertindak tegas, profesional, independen sesuai tugas dan mekanisme.
"Ingat bahwa siapapun yang maju adalah saudara kita sehingga kita berpolitik yang santun," katanya. (*)
Ketua KPU Jayawijaya Adi Wetipo di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan pemerintah dan penyelenggara mengharapkan tidak ada PSU di Jayawijaya pada pilkada 2018.
"Kalau pemilu ulang, nilai anggaran yang ada sekarang ini, kita belum hitung. Kita tidak ingin pemilu ulang terjadi, karena setelah pertemuan dengan Pak Penjabat Bupati, beliau sampaikan tidak boleh ada PSU karena anggaran untuk PSU tidak ada di pemda. Itu sebabnya untuk bagian itu kita akan sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di Pemkab Jayawijaya," katanya.
Pilkada di Kabupaten Jayawijaya hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau paslon melawan kotak kosong, sehingga PSU akan terjadi jika kotak kosong yang "memenangkan" pilkada tersebut atau pemilih yang tersebar di 40 distrik lebih banyak yang memilih kotak kosong.
"Kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa satu pasangan bukan berarti langsung menang, sebab kotak kosong mempunyai nilai yang sama dengan (suarat suara) yang ada gambar calon. Seandainya 50 persen tambah 1 suara ada di kotak kosong, berarti kita harus pemilu ulang," katanya.
Ia pun belum mengetahui apakah sejumlah kandidat yang gagal menjadi peserta pemilu 2018 bisa mendaftar ulang sebagai peserta pemilu apabila terjadi PSU.
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Jayawijaya, dana yang dialokasikan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jayawijaya adalah Rp75 miliar dari Rp100 miliar yang diajukan.
Pada 16 Maret lalu, Penjabat Sementara Bupati Jayawijaya Doren Wakerkwa mengharapkan tidak terjadi PSU di wilayah itu sebab akan berdampak terhadap berkurangnya anggaran untuk kegiatan kesejahteraan rakyat.
"Seluruh parpol, kepala distrik, SKPD harus mengarahkan suara untuk memilih calon yang Tuhan panggil. Konsekwensinya adalah APBD apabila kita melakukan evaluasi kembali terhadap pemilihan kepala daerah," katanya.
Selain mengharapkan masyarakat, termasuk partai politik pengusung calon untuk menciptakan situasi politik yang aman tanpa konflik, ia juga mengajak KPU agar bertindak tegas, profesional, independen sesuai tugas dan mekanisme.
"Ingat bahwa siapapun yang maju adalah saudara kita sehingga kita berpolitik yang santun," katanya. (*)