Sentani (Antaranews Papua) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada warga penerima sertifikat tanah untuk menjaga dan merawat sertifikat tanahnya agar tidak rusak yakni dengan cara diberi plastik.
"Kalau sudah dapat sertifikat, tolong dicarikan plastik dan dimasukkan kedalam plastik, kalau nanti atapnya bocor sertifikat tidak rusak," kata Presiden Jokowi disela-sela penyerahan sertifikat tanah kepada warga Papua di halaman Kantor Bupati di Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu sore.
Selain itu, kata Presiden, sertifikat itu di fotokopi, kalau nanti yang aslinya hilang maka yang foto kopi masih ada.
"Dengan demikian jika hendak mengurusnya kembali maka bisa lebih gampang," katanya.
Presiden Jokowi mengatakan setiap dirinya turun ke setiap daerah di Indonesia, keluhannya adalah selalu bermasalah dengan sengketa tanah/sengketa lahan.
"Kenapa itu terjadi karena banyak lahan-lahan kita yang belum bersertifikat, sehingga banyak orang datang mengklaim bahwa ini tanah saya, ini tanah saya,"
Jokowi menyebut inilah kesulitan sehingga terjadi sengketa lahan yang bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan perusahaan.
Selanjutnya, antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masyarakat dengan tetangganya, masyarakat dengan saudaranya.
"Inilah pentingnya menjadi tanda bukti hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 3.331 sertifikat tanah kepada warga Papua 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.
Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 11-13 April 2018 dengan sejumlah agenda yaitu penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, peninjauan Pasar Mama Mama, Kota Jayapura, peninjauan jembatan Holtekamp di Jayapura serta memastikan penanganan setelah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua.
Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Staf Khusus Presiden Johan Budi, pejabat Gubernur Papua Mayjen Purn TNI Sudarmo serta pejabat terkait lainnya. (*)
"Kalau sudah dapat sertifikat, tolong dicarikan plastik dan dimasukkan kedalam plastik, kalau nanti atapnya bocor sertifikat tidak rusak," kata Presiden Jokowi disela-sela penyerahan sertifikat tanah kepada warga Papua di halaman Kantor Bupati di Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu sore.
Selain itu, kata Presiden, sertifikat itu di fotokopi, kalau nanti yang aslinya hilang maka yang foto kopi masih ada.
"Dengan demikian jika hendak mengurusnya kembali maka bisa lebih gampang," katanya.
Presiden Jokowi mengatakan setiap dirinya turun ke setiap daerah di Indonesia, keluhannya adalah selalu bermasalah dengan sengketa tanah/sengketa lahan.
"Kenapa itu terjadi karena banyak lahan-lahan kita yang belum bersertifikat, sehingga banyak orang datang mengklaim bahwa ini tanah saya, ini tanah saya,"
Jokowi menyebut inilah kesulitan sehingga terjadi sengketa lahan yang bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan perusahaan.
Selanjutnya, antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masyarakat dengan tetangganya, masyarakat dengan saudaranya.
"Inilah pentingnya menjadi tanda bukti hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 3.331 sertifikat tanah kepada warga Papua 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.
Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 11-13 April 2018 dengan sejumlah agenda yaitu penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, peninjauan Pasar Mama Mama, Kota Jayapura, peninjauan jembatan Holtekamp di Jayapura serta memastikan penanganan setelah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua.
Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Staf Khusus Presiden Johan Budi, pejabat Gubernur Papua Mayjen Purn TNI Sudarmo serta pejabat terkait lainnya. (*)