Wamena (Antaranews Papua) - Sekitar 20-30 kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, melakukan unjuk rasa damai ke Kantor Bupati untuk menanyakan pemotongan Dana Alokasi Kampung yang terjadi pada tahun 2018.
Puluhan kepala kampung ini bertemu Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanis Walilo bersama pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di Lapamgan Upacara Kantor Bupati, Senin.
Kepala Kampung Elabukama, Distrik Musatfak, Herman Kosay di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan tahun 2015 hingga 2017 dana kampung yang mereka diterima sangat tinggi.
"Tetapi tahun 2018 alokasi PAGU anggarannya turun (berkurang) jauh sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini sehingga kami datang menanyakan hal ini," katanya.
Ia mengatakan pengurangan anggaran terjadi di seluruh kampung dan pemerintah Jayawijaya mengatakan pengurangan itu dikarenakan adanya indikator, yaitu jarak dekat kampung dengan pusat kota, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin.
"Saya pikir 39 distrik di luar Kota Wamena tidak ada masyarakatnya yang sejahtera. Rata-rata masyarakat miskin karena masyarakat lokal semua," katanya.
Kepala kampung merasa tidak puas atas pengurangan dana ini. "Sebelumnya ada kampung yang terima sampai miliaran, sekarang turun sampai Rp800-an bahkan Rp600 jutaan saja," katanya.
Menurut dia, jika tidak dijelaskan dengan baik maka kepala kampung akan pergi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Di kampung saya, untuk 2017 diterima Rp975 juta rupiah, tetapi pada 2018 ini hanya terima dana desa Rp848 jutaan rupiah," katanya.
Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanes Walilo mengatakan, pengurangan itu dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana dijabarkan dalam surat keterangan (SK) bupati.
Yohanis mengatakan di Jayawijaya memang ada terjadi perubahan jumlah penduduk dan hal itu merupakan satu dari tiga faktor yang menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan DAK.
"Kalau tidak bertambah jumlah penduduknya maka dana yang diterima tetap. Kalau ada yang berkurang itu berarti ada kekurang jumlah penduduk miskin, sehingga data yang dikirim pemerintah daerah berpengaruh pada pembagian dana desa," katanya. (*)
Puluhan kepala kampung ini bertemu Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanis Walilo bersama pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di Lapamgan Upacara Kantor Bupati, Senin.
Kepala Kampung Elabukama, Distrik Musatfak, Herman Kosay di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan tahun 2015 hingga 2017 dana kampung yang mereka diterima sangat tinggi.
"Tetapi tahun 2018 alokasi PAGU anggarannya turun (berkurang) jauh sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini sehingga kami datang menanyakan hal ini," katanya.
Ia mengatakan pengurangan anggaran terjadi di seluruh kampung dan pemerintah Jayawijaya mengatakan pengurangan itu dikarenakan adanya indikator, yaitu jarak dekat kampung dengan pusat kota, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin.
"Saya pikir 39 distrik di luar Kota Wamena tidak ada masyarakatnya yang sejahtera. Rata-rata masyarakat miskin karena masyarakat lokal semua," katanya.
Kepala kampung merasa tidak puas atas pengurangan dana ini. "Sebelumnya ada kampung yang terima sampai miliaran, sekarang turun sampai Rp800-an bahkan Rp600 jutaan saja," katanya.
Menurut dia, jika tidak dijelaskan dengan baik maka kepala kampung akan pergi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Di kampung saya, untuk 2017 diterima Rp975 juta rupiah, tetapi pada 2018 ini hanya terima dana desa Rp848 jutaan rupiah," katanya.
Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanes Walilo mengatakan, pengurangan itu dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana dijabarkan dalam surat keterangan (SK) bupati.
Yohanis mengatakan di Jayawijaya memang ada terjadi perubahan jumlah penduduk dan hal itu merupakan satu dari tiga faktor yang menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan DAK.
"Kalau tidak bertambah jumlah penduduknya maka dana yang diterima tetap. Kalau ada yang berkurang itu berarti ada kekurang jumlah penduduk miskin, sehingga data yang dikirim pemerintah daerah berpengaruh pada pembagian dana desa," katanya. (*)