Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi Papua meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di kabupaten/kota untuk menciptakan inovasi-inovasi pada bidang pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Kamis, mengatakan pelayanan publik yang kini menggunakan platform teknologi menjadi pilihan utama untuk mendukung terlaksana pelayanan tersebut.
"Untuk itu, kami mengharapkan peran Kominfo kabupaten dan kota agar dapat diperkuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang maksimal," katanya.
Menurut Elysa, lebih khusus dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan sebagai kebutuhan masyarakat dengan memperkuat koordinasi fungsi Kominfo antara pusat dan daerah (provinsi, kabupaten maupun kota), dalam pengembangan e-Government terintegrasi.
"Pemprov Papua berkeinginan kuat mendorong peran Diskominfo kabupaten dan kota untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal, sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 kini menjadi tuntutan bagi penyelenggara negara," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, memasuki pembangunan Papua yang berkelanjutan dengan kemunculan beberapa regulasi baru dalam upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih serta upaya menyukseskan agenda nasional PON XX 2020, bidang komunikasi dan informatika dituntut berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal serta didukung penerapan e-Government yang terintegrasi.
"Kami mengapresiasi juga capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika beberapa waktu terakhir di Papua, telah mendorong pembangunan base tranceiver service (BTS) blankspot di daerah," katanya pula.
Dia menambahkan, penyediaan akses internet dan proyek pembangunan Palapa Ring Timur di 23 kabupaten di Provinsi Papua telah berjalan, serta kepercayaan dari KPK kepada Dinas Kominfo, untuk menjadi "leading sector" penerapan e-Government terintegrasi di daerah ini. (*)
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri, di Jayapura, Kamis, mengatakan pelayanan publik yang kini menggunakan platform teknologi menjadi pilihan utama untuk mendukung terlaksana pelayanan tersebut.
"Untuk itu, kami mengharapkan peran Kominfo kabupaten dan kota agar dapat diperkuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang maksimal," katanya.
Menurut Elysa, lebih khusus dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan sebagai kebutuhan masyarakat dengan memperkuat koordinasi fungsi Kominfo antara pusat dan daerah (provinsi, kabupaten maupun kota), dalam pengembangan e-Government terintegrasi.
"Pemprov Papua berkeinginan kuat mendorong peran Diskominfo kabupaten dan kota untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal, sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 kini menjadi tuntutan bagi penyelenggara negara," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan, memasuki pembangunan Papua yang berkelanjutan dengan kemunculan beberapa regulasi baru dalam upaya percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih serta upaya menyukseskan agenda nasional PON XX 2020, bidang komunikasi dan informatika dituntut berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal serta didukung penerapan e-Government yang terintegrasi.
"Kami mengapresiasi juga capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika beberapa waktu terakhir di Papua, telah mendorong pembangunan base tranceiver service (BTS) blankspot di daerah," katanya pula.
Dia menambahkan, penyediaan akses internet dan proyek pembangunan Palapa Ring Timur di 23 kabupaten di Provinsi Papua telah berjalan, serta kepercayaan dari KPK kepada Dinas Kominfo, untuk menjadi "leading sector" penerapan e-Government terintegrasi di daerah ini. (*)