Timika (Antaranews Papua) - Tim Unit Percepatan Pembagunan Kesehatan Papua (UP2KP) meminta anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Roberth Rouw, memperjuangkan kuota prioritas bagi SDM kesehatan Papua pada formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018.
Direktur I UP2KP Agus Raprap ketika dikonfirmasi dari Mimika, Minggu, mengemukakan permintaan itu telah disampaikan Tim UP2KP saat bertemu anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Jumat (18/05).
"Pada Kamis (17/5) kami sudah bertemu pejabat di Kementerian PAN RB dan Jumat (18/5) kami datang ke Roberth Rouw selaku wakil rakyat dari Dapil Papua," kata Agus.
Menurut dia, sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembangunan dan pelayanan kesehatan di Papua, pihaknya mengamati bahwa Papua sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang permanen agar pelayanan lebih efektif.
Menurut Raprap, salah satu faktor pemicu terjadinya persoalan kesehatan di Papua seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit adalah kurangnya SDM kesehatan, terutama di wilayah pedalaman.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus bisa melihat kondisi ini, dan mengambil kebijakan yang tepat dalam penentuan formasi CASN 2018.
Hal senada diungkapkan Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak yakni banyak tenaga kesehatan yang sudah honor sepuluh tahun lebih namun belum juga diangkat jadi ASN.
"Ini yang kita dorong agar dalam formasi CASN 2018 mereka ini juga diutamakan. Karena kalau kita harapkan tenaga kontrak atau dokter PTT saja, tidak bisa. Belum lagi mereka datang dari luar Papua dan dedikasi dan pelayanannya rendah," kata Esau. (*)
Direktur I UP2KP Agus Raprap ketika dikonfirmasi dari Mimika, Minggu, mengemukakan permintaan itu telah disampaikan Tim UP2KP saat bertemu anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Jumat (18/05).
"Pada Kamis (17/5) kami sudah bertemu pejabat di Kementerian PAN RB dan Jumat (18/5) kami datang ke Roberth Rouw selaku wakil rakyat dari Dapil Papua," kata Agus.
Menurut dia, sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembangunan dan pelayanan kesehatan di Papua, pihaknya mengamati bahwa Papua sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang permanen agar pelayanan lebih efektif.
Menurut Raprap, salah satu faktor pemicu terjadinya persoalan kesehatan di Papua seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit adalah kurangnya SDM kesehatan, terutama di wilayah pedalaman.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus bisa melihat kondisi ini, dan mengambil kebijakan yang tepat dalam penentuan formasi CASN 2018.
Hal senada diungkapkan Ketua Harian UP2KP Esau Rumbiak yakni banyak tenaga kesehatan yang sudah honor sepuluh tahun lebih namun belum juga diangkat jadi ASN.
"Ini yang kita dorong agar dalam formasi CASN 2018 mereka ini juga diutamakan. Karena kalau kita harapkan tenaga kontrak atau dokter PTT saja, tidak bisa. Belum lagi mereka datang dari luar Papua dan dedikasi dan pelayanannya rendah," kata Esau. (*)