Timika (Antaranews Papua) - Legislator Senayan Jakarta asal Papua yang tergabung di Komisi IX DPR RI Robert Rouw berjanji akan mengawal penentuan formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 untuk Provinsi Papua.
"Saya akan pelajari data terkait kebutuhan SDM kesehatan di Papua. Terima kasih kepada tim Unit Percepatan Pembangunaj Kesehatan Papua (UP2KP) yang juga turut membantu kerja saya. Saya akan kawal formasi CASN itu," kata Robert ketika dikonfirmasi Antara dari Jayapura, Minggu.
Ia mengatakan pengawalan terhadap penentuan formasi CASN 2018 untuk Papua itu perlu dilakukan karena kesehatan adalah sektor paling urgen yang menjadi dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di provinsi paling timur Indonesia.
Namun Robert juga meminta UP2KP agar ikut mengawal serta menyajikan data tentang tenaga kesehatan yang datang dari luar Papua dan yang merupakan penduduk asli Papua.
Politisi Partai Gerindra itu mengakui minimnya SDM kesehatan di Papua menjadi isu yang sangat memprihatikan.
Ia pun sependapat dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan UP2KP bahwa banyak fasilitas kesehatan di Papua, terutama di kabupaten belum memiliki tenaga kesehatan yang mumpuni.
"Nah ini juga jadi tugas kita bersama, kami di Komisi IX dan teman-teman UP2KP. Mari kita dorong agar para bupati juga bisa belajar dari daerah lain dalam mendatangkan SDM," ujarnya.
Robert menyontohkan, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bupatinya seorang dokter, sehingga banyak tenaga kesehatan melamar ke sana karena gajinya besar.
"Harus begitu. Tetapi tentu saja, mereka yang mau bekerja di bidang kesehatan di Papua harus punya hati melayani masyarakat, bukan kejar uang," ujarnya. (*)
"Saya akan pelajari data terkait kebutuhan SDM kesehatan di Papua. Terima kasih kepada tim Unit Percepatan Pembangunaj Kesehatan Papua (UP2KP) yang juga turut membantu kerja saya. Saya akan kawal formasi CASN itu," kata Robert ketika dikonfirmasi Antara dari Jayapura, Minggu.
Ia mengatakan pengawalan terhadap penentuan formasi CASN 2018 untuk Papua itu perlu dilakukan karena kesehatan adalah sektor paling urgen yang menjadi dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di provinsi paling timur Indonesia.
Namun Robert juga meminta UP2KP agar ikut mengawal serta menyajikan data tentang tenaga kesehatan yang datang dari luar Papua dan yang merupakan penduduk asli Papua.
Politisi Partai Gerindra itu mengakui minimnya SDM kesehatan di Papua menjadi isu yang sangat memprihatikan.
Ia pun sependapat dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan UP2KP bahwa banyak fasilitas kesehatan di Papua, terutama di kabupaten belum memiliki tenaga kesehatan yang mumpuni.
"Nah ini juga jadi tugas kita bersama, kami di Komisi IX dan teman-teman UP2KP. Mari kita dorong agar para bupati juga bisa belajar dari daerah lain dalam mendatangkan SDM," ujarnya.
Robert menyontohkan, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bupatinya seorang dokter, sehingga banyak tenaga kesehatan melamar ke sana karena gajinya besar.
"Harus begitu. Tetapi tentu saja, mereka yang mau bekerja di bidang kesehatan di Papua harus punya hati melayani masyarakat, bukan kejar uang," ujarnya. (*)