Jayapura (Antaranews Papua) - Legislator Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Carolus Bolly meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua segera menyelesaikan penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Penyelesaian masalah ini pada ada Sekda Papua, Biro Hukum dan Biro Perekonomian yang membawahi dan membina BUMD," ujarnya di Jayapura, Kamis.
Ia menjelaskan penggabungan BUMD yang dimaksud yakni PT Irian Bhakti Mandiri dengan PD Irian Bahkti yang sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu dan diinisiasi oleh Lukas Enembe yang saat itu masih menjabat Gubernur Papua.
Menurut dia, penggabungan tersebut dimaksudkan agar keberadaan BUMD bisa lebih produktif sehingga dapat bersumbangsih memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pimpinan OPD ini yang harus pro aktif, kalau sampai sekarang `merger` tidak jalan, berarti kepala OPD dan stafnya tidak bekerja," kata dia.
Carolus pun melihat keinginan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo agar BUMD yang tidak produktif ditutup, sejalan dengan upaya penggabungan tersebut.
Ia menekankan bagi BUMD yang tidak produktif sama saja dengan memberatkan keuangan pemerintah daerah karena tiap tahunnya masih membutuhkan dana hibah dari APBD.
"Pemprov Papua menggelontorkan dana penyertaan modal untuk perusahaan daerah sangat besar, tetapi perusahaan itu hanya bekerja hal-hal yang bersifat administrasi," katanya.
Ia pun menyebut beberapa perusahaan BUMD yang dianggap tidak produktif adalah PT Listrik Papua, PT Lintas Papua, PT Percetakan Negara, dan PT Semen Papua. (*)
"Penyelesaian masalah ini pada ada Sekda Papua, Biro Hukum dan Biro Perekonomian yang membawahi dan membina BUMD," ujarnya di Jayapura, Kamis.
Ia menjelaskan penggabungan BUMD yang dimaksud yakni PT Irian Bhakti Mandiri dengan PD Irian Bahkti yang sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu dan diinisiasi oleh Lukas Enembe yang saat itu masih menjabat Gubernur Papua.
Menurut dia, penggabungan tersebut dimaksudkan agar keberadaan BUMD bisa lebih produktif sehingga dapat bersumbangsih memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pimpinan OPD ini yang harus pro aktif, kalau sampai sekarang `merger` tidak jalan, berarti kepala OPD dan stafnya tidak bekerja," kata dia.
Carolus pun melihat keinginan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo agar BUMD yang tidak produktif ditutup, sejalan dengan upaya penggabungan tersebut.
Ia menekankan bagi BUMD yang tidak produktif sama saja dengan memberatkan keuangan pemerintah daerah karena tiap tahunnya masih membutuhkan dana hibah dari APBD.
"Pemprov Papua menggelontorkan dana penyertaan modal untuk perusahaan daerah sangat besar, tetapi perusahaan itu hanya bekerja hal-hal yang bersifat administrasi," katanya.
Ia pun menyebut beberapa perusahaan BUMD yang dianggap tidak produktif adalah PT Listrik Papua, PT Lintas Papua, PT Percetakan Negara, dan PT Semen Papua. (*)