Jayapura (Antaranews Papua) - Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyarankan para jurnalis yang akan meliput pelaksanaan Pilkada 2018 agar dekat dengan posisi aparat keamanan sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Papua, dan adanya indikasi kerawanan konflik.
"Jurnalis harus mengetahui, situasi peliputan rawan. Pesan saya, walaupun aktifitas pilkada ini bebas diliput, kita perlu koordinasi dengan kepolisian," ujar Boy dalam diskusi bersama jurnalis di Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua, di Jayapura, Jumat.
Ia menegaskan kepolisian tidak akan membatasi ruang gerak para jurnalis ketika meliput palaksanaan Pilkada, hanya saja ia mengingatkan insan pers harus memperhatikan aspek keselamatan.
Menurut dia, untuk mendukung Pilkada Papua 2018 aman dan damai, kepolisian setempat telah melakukan sejumlah terobosan bersama tokoh masyarakat, agama, adat dan sejumlah tokoh lainnya, misalnya melakukan doa bersama, melakukan sosialisasi anti "hoax" dan ujaran kebencian dan juga deklarasi Pilkada Damai Papua.
Sementara Peneliti Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Usep Hasan Sadikin yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengungkapkan kekerasan fisik di Papua lebih banyak dilakukan di luar Pilkada.
Meski Papua Bawaslu menyatakan Papua menempati urutan pertama di Indonesia sebagai daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018, namun ia menegaskan pesta demokrasi tersebut harus dilakukan.
"Siap tidak siap, Papua harus tetap melaksanakan Pilkada secara langsung. Kami yakin masyarakat Papua bisa melakukan itu, karena tingkat ikatan antar kelompok masyaraka di Papua kuat dan keberagaman masyarakatnya tinggi," katanya.
Ketua FJPI Papua Yuliana Lantipo menyebutkan diskusi tentang jurnalis meliput pilkada rawan konflik di Papua diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang keselamatan dan cara bertindak dalam peliputan.
"Pada dasarnya, kami semua di Papua ingin pilkada berjalan lancar dan aman, tanpa adanya lagi kekerasan," kata Yulan. (*)
"Jurnalis harus mengetahui, situasi peliputan rawan. Pesan saya, walaupun aktifitas pilkada ini bebas diliput, kita perlu koordinasi dengan kepolisian," ujar Boy dalam diskusi bersama jurnalis di Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua, di Jayapura, Jumat.
Ia menegaskan kepolisian tidak akan membatasi ruang gerak para jurnalis ketika meliput palaksanaan Pilkada, hanya saja ia mengingatkan insan pers harus memperhatikan aspek keselamatan.
Menurut dia, untuk mendukung Pilkada Papua 2018 aman dan damai, kepolisian setempat telah melakukan sejumlah terobosan bersama tokoh masyarakat, agama, adat dan sejumlah tokoh lainnya, misalnya melakukan doa bersama, melakukan sosialisasi anti "hoax" dan ujaran kebencian dan juga deklarasi Pilkada Damai Papua.
Sementara Peneliti Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Usep Hasan Sadikin yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengungkapkan kekerasan fisik di Papua lebih banyak dilakukan di luar Pilkada.
Meski Papua Bawaslu menyatakan Papua menempati urutan pertama di Indonesia sebagai daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2018, namun ia menegaskan pesta demokrasi tersebut harus dilakukan.
"Siap tidak siap, Papua harus tetap melaksanakan Pilkada secara langsung. Kami yakin masyarakat Papua bisa melakukan itu, karena tingkat ikatan antar kelompok masyaraka di Papua kuat dan keberagaman masyarakatnya tinggi," katanya.
Ketua FJPI Papua Yuliana Lantipo menyebutkan diskusi tentang jurnalis meliput pilkada rawan konflik di Papua diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang keselamatan dan cara bertindak dalam peliputan.
"Pada dasarnya, kami semua di Papua ingin pilkada berjalan lancar dan aman, tanpa adanya lagi kekerasan," kata Yulan. (*)