Jayapura (Antaranews Papua) - Manajemen PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua tengah mendorong diterbitkannya Pentunjuk Teknis (Juknis) penyaluran BBM di lokasi 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
General Manager Pertamina MOR VIII, Boy Frans Justus Lapian di Jayapura, Kamis menjelaskan upaya tersebut dilakukan bersama dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas karena distribusi BBM di Maluku dan Papua memiliki kendala yang spesifik dari sisi geografis.
Menurut dia Pertamina telah menginisiasi diadakannya Program Workshop BPH Migas pada 6 juni 2018 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengatasi Kendala Penyaluran BBM di lokasi 3T.
"Ke depan akan dilakukan pertemuan untuk membahas petunjuk teknis lapangan penyaluran BBM yang sesuai dengan kondisi wilayah Timur Indonesia," ujarnya.
Boy berharap dengan adanya forum tersebut akan memudahkan penyaluran BBM dari segi koordinasi dan komunikasi.
Sementara Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar menyampaikan bahwa dilaksanakannya acara ini adalah untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di wilayah Maluku Papua khususnya di Lokasi 3 T.
Ia pun menyebut pertemuan tersebut juga digunakan untuk membahas langkah-langkah antisipasi penyaluran BBM menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Memasuki tahun-tahun pilkada dan pilpres tentunya ketersediaan dan penyaluran BBM merupakan unsur yang sangat vital untuk dijaga, maka dibutuhkan komitmen berbagai pihak khususnya pengusaha yg menjalankan tugas sebagai lembaga penyalur untuk mendukung kelancaran Program BBM Satu Harga," katanya.(*)
General Manager Pertamina MOR VIII, Boy Frans Justus Lapian di Jayapura, Kamis menjelaskan upaya tersebut dilakukan bersama dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas karena distribusi BBM di Maluku dan Papua memiliki kendala yang spesifik dari sisi geografis.
Menurut dia Pertamina telah menginisiasi diadakannya Program Workshop BPH Migas pada 6 juni 2018 di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengatasi Kendala Penyaluran BBM di lokasi 3T.
"Ke depan akan dilakukan pertemuan untuk membahas petunjuk teknis lapangan penyaluran BBM yang sesuai dengan kondisi wilayah Timur Indonesia," ujarnya.
Boy berharap dengan adanya forum tersebut akan memudahkan penyaluran BBM dari segi koordinasi dan komunikasi.
Sementara Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar menyampaikan bahwa dilaksanakannya acara ini adalah untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di wilayah Maluku Papua khususnya di Lokasi 3 T.
Ia pun menyebut pertemuan tersebut juga digunakan untuk membahas langkah-langkah antisipasi penyaluran BBM menjelang pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
"Memasuki tahun-tahun pilkada dan pilpres tentunya ketersediaan dan penyaluran BBM merupakan unsur yang sangat vital untuk dijaga, maka dibutuhkan komitmen berbagai pihak khususnya pengusaha yg menjalankan tugas sebagai lembaga penyalur untuk mendukung kelancaran Program BBM Satu Harga," katanya.(*)