Timika (Antaranews Papua) - Jajaran PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B) menargetkan pelayanan listrik di tujuh ibu kota kabupaten di Provinsi Papua hingga 2019.
Asisten Analis Komunikasi PLN WP2B Septian Pujianto di Timika, Selasa, mengatakan tujuh ibukota kabupaten yang belum terlistriki itu seluruhnya berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua yaitu Puncak, Puncak Jaya, Lany Jaya, Mamberamo, Intan Jaya dan beberapa kabupaten lainnya.
"PLN terus membangun koordinasi dan negosiasi dengan pemda setempat agar tujuh ibukota kabupaten itu bisa dilistriki oleh PLN," kata Septian.
Menurut dia, masyarakat di sejumlah ibukota kabupaten itu sebetulnya sudah menikmati listrik yang disediakan oleh pemda setempat.
Belum lama ini, PLN WP2B telah melistriki Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo.
Melalui kerja sama dengan pihak PLN, Pemkab Yalimo bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp25 miliar pertahun dari belanja bahan bakar solar yang harus dibawa menggunakan pesawat terbang dari Wamena.
Khusus untuk biaya ongkos angkut BBM dari Wamena ke Yalimo saja bisa menghabiskan dana sekitar Rp4-5 miliar per tahun.
"Setelah pembangkit diesel milik Pemkab Yalimo dikelola oleh PLN, mereka bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp25 miliar. Sebelum ada kerja sama ini, setahun mereka bisa mengeluarkan uang sampai Rp30 miliar. Dalam nota kerja sama dengan Pemkab Yalimo dengan PLN, ongkos angkut BBM dari Wamena ditanggung Pemda setempat," jelas Septian.
Dalam waktu dekat, katanya, PWP2B juga akan menjalin kerja sama dengan Pemkab Mamberamo Tengah untuk mengelola kelistrikan di Kobakma, ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah.
Adapun seluruh ibukota kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, seluruhnya telah terlayani jaringan listrik yang dikelola oleh PLN.
Pada 2017, PLN WP2B menjalin kerja sama dengan Pemkab Tambrauw untuk mengelola kelistrikan di Kota Fef.
Selain menargetkan akan melistriki semua ibu kota kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, pihak PLN juga ditargetkan untuk dapat melistriki sebanyak 965 desa di kedua provinsi ujung timur Indonesia itu.
Guna merealisasikan rencana itu, kini PLN menggandeng para mahasiswa dari lima universitas di Indonesia, salah satunya Universitas Cenderawasih untuk melakukan survei kondisi penduduk, potensi perekonomian dan potensi sumber energi yang terdapat pada desa-desa yang belum menikmati penerangan tersebut.
Kendala utama dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat lebih pada mahalnya ongkos angkut bahan bakar dan material (sebagian besar menggunakan pesawat terbang), masalah lahan untuk pembangunan pembangkit dan jaringan serta kendala geografis dan topografis.
Sejak 2015 hingga 2017, sebanyak lebih dari 300 desa di wilayah Papua dan Papua Barat telah menikmati penerangan listrik yang dibangun oleh jajaran PLN setempat.
Asisten Analis Komunikasi PLN WP2B Septian Pujianto di Timika, Selasa, mengatakan tujuh ibukota kabupaten yang belum terlistriki itu seluruhnya berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua yaitu Puncak, Puncak Jaya, Lany Jaya, Mamberamo, Intan Jaya dan beberapa kabupaten lainnya.
"PLN terus membangun koordinasi dan negosiasi dengan pemda setempat agar tujuh ibukota kabupaten itu bisa dilistriki oleh PLN," kata Septian.
Menurut dia, masyarakat di sejumlah ibukota kabupaten itu sebetulnya sudah menikmati listrik yang disediakan oleh pemda setempat.
Belum lama ini, PLN WP2B telah melistriki Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo.
Melalui kerja sama dengan pihak PLN, Pemkab Yalimo bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp25 miliar pertahun dari belanja bahan bakar solar yang harus dibawa menggunakan pesawat terbang dari Wamena.
Khusus untuk biaya ongkos angkut BBM dari Wamena ke Yalimo saja bisa menghabiskan dana sekitar Rp4-5 miliar per tahun.
"Setelah pembangkit diesel milik Pemkab Yalimo dikelola oleh PLN, mereka bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp25 miliar. Sebelum ada kerja sama ini, setahun mereka bisa mengeluarkan uang sampai Rp30 miliar. Dalam nota kerja sama dengan Pemkab Yalimo dengan PLN, ongkos angkut BBM dari Wamena ditanggung Pemda setempat," jelas Septian.
Dalam waktu dekat, katanya, PWP2B juga akan menjalin kerja sama dengan Pemkab Mamberamo Tengah untuk mengelola kelistrikan di Kobakma, ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah.
Adapun seluruh ibukota kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, seluruhnya telah terlayani jaringan listrik yang dikelola oleh PLN.
Pada 2017, PLN WP2B menjalin kerja sama dengan Pemkab Tambrauw untuk mengelola kelistrikan di Kota Fef.
Selain menargetkan akan melistriki semua ibu kota kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, pihak PLN juga ditargetkan untuk dapat melistriki sebanyak 965 desa di kedua provinsi ujung timur Indonesia itu.
Guna merealisasikan rencana itu, kini PLN menggandeng para mahasiswa dari lima universitas di Indonesia, salah satunya Universitas Cenderawasih untuk melakukan survei kondisi penduduk, potensi perekonomian dan potensi sumber energi yang terdapat pada desa-desa yang belum menikmati penerangan tersebut.
Kendala utama dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat lebih pada mahalnya ongkos angkut bahan bakar dan material (sebagian besar menggunakan pesawat terbang), masalah lahan untuk pembangunan pembangkit dan jaringan serta kendala geografis dan topografis.
Sejak 2015 hingga 2017, sebanyak lebih dari 300 desa di wilayah Papua dan Papua Barat telah menikmati penerangan listrik yang dibangun oleh jajaran PLN setempat.