Jayapura (Antaranews Papua) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua 2017 sebesar 61,34 poin dari skala 0 sampai 100, dan angka ini naik 0,32 poin dibandingkan dengan IDI 2016 yang sebesar 61,02.
"Nilai indeks ini menempatkan tingkat demokrasi di Papua pada kategori sedang," ujar Kepala BPS Papua Simon Sapary, di Jayapura, Sabtu.
Ia menjelaskan perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2017 mengalami kondisi pasang surut.
Sejak pertama kali dirilis pada 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80 poin.
Indeks ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan menempatkan posisi demokrasi di Papua termasuk kategori buruk pada tahun tersebut.
Namun pada tahun berikutnya, kondisi demokrasi di Papua menunjukkan perbaikan yang positif, sampai pada 2014 indeksnya naik sebesar 3,1 poin dari tahun 2011 menjadi 62,15.
Pada 2015, IDI Papua kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 57,55 dan kembali menempatkan posisi demokrasi pada kategori buruk.
Di 2016, kondisi demokrasi Papua kembali menunjukkan perubahan positif yang diinterpretasikan dari peningkatan nilai IDI yang naik menjadi sebesar 61,02 dan kemudian di 2017 menjadi 61,34.
"Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi," kata dia.
Simon menjelaskan selama ini terdapat sebelas variabel pembentuk IDI di Provinsi Papua.
Pada 2017 terdapat dua variabel yang mengalami penurunan skor dibandingkan 2016.
Penurunan terbesar terdapat pada variabel kebebasan berpendapat yang turun sebesar 63,88 poin, disusul variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang turun sebesar 2,12 poin.
"Nilai indeks ini menempatkan tingkat demokrasi di Papua pada kategori sedang," ujar Kepala BPS Papua Simon Sapary, di Jayapura, Sabtu.
Ia menjelaskan perkembangan IDI di Papua dari 2009 hingga 2017 mengalami kondisi pasang surut.
Sejak pertama kali dirilis pada 2009, indeks demokrasi di Papua tercatat sebesar 63,80 poin.
Indeks ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan menempatkan posisi demokrasi di Papua termasuk kategori buruk pada tahun tersebut.
Namun pada tahun berikutnya, kondisi demokrasi di Papua menunjukkan perbaikan yang positif, sampai pada 2014 indeksnya naik sebesar 3,1 poin dari tahun 2011 menjadi 62,15.
Pada 2015, IDI Papua kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 57,55 dan kembali menempatkan posisi demokrasi pada kategori buruk.
Di 2016, kondisi demokrasi Papua kembali menunjukkan perubahan positif yang diinterpretasikan dari peningkatan nilai IDI yang naik menjadi sebesar 61,02 dan kemudian di 2017 menjadi 61,34.
"Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi dinamika demokrasi di negara kita. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi," kata dia.
Simon menjelaskan selama ini terdapat sebelas variabel pembentuk IDI di Provinsi Papua.
Pada 2017 terdapat dua variabel yang mengalami penurunan skor dibandingkan 2016.
Penurunan terbesar terdapat pada variabel kebebasan berpendapat yang turun sebesar 63,88 poin, disusul variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang turun sebesar 2,12 poin.