Jayapura (Antaranews Papua) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) papua dan Papua Barat meminta manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di kedua provinsi tersebut meningkatkan kecukupan modal karena kini angkanya berada di bawah rata-rata nasional.
"Tercatat rata-rata rasio kecukupan modal BPR untuk masing-masing Papua dan Papua Barat yakni sebesar 18,03 persen dan 16,32 persen. Namun angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 22,72 persen," ujar Kepala OJK Papua dan Papua Barat Misran Pasaribu, di Jayapura, Selasa.
Ia memandang BPR perlu mempersiapkan rencana permodalan termasuk di dalamnya rencana akuisisi guna meningkatkan rasio kecukupan modalnya.
Di sisi lain, OJK juga siap memfasilitasi BPR dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas insan BPR dalam melakukan analisis pembahasan dan monitoring kredit mikro dengan melakukan pelatihan.
Sementara hingga semester I 2018, tercatat total aset BPR di kedua provinsi itu mengalami penurunan sebesar Rp94,98 miliar atau menurun 4,55 persen dibandingkan posisi akhir 2017.
"Penurunan aset ini masih berada dibawah penurunan rata-rata aset BPR nasional yang sebesar 6,42 persen," katanya.
Sedangkan peningkatan kredit BPR di Papua dan Papua Barat bertumbuh sebesar 3,50 persen, atau lebih baik dari perkembangan kredit secara nasional yang turun 3,05 persen.
Hanya Misran menyayangkan pertumbuhan kredit BPR di Papua dan Papua Barat belum berbanding searah dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penurunan kredit bermasalah (NPL) sehingga berdampak pada penurunan Aset BPR.
"DPK BPR mengalami penurunan sebesar Rp102,05 miliar atau menurun 9.72 persen dibanding posisi akhir 2017," kata dia.
Untuk rasio kredit bermasalah (NPL) diketahui terdapat peningkatan dimana rasio NPL di Provinsi Papua meningkat dari 1,98 persen menjadi 2,86 persen dan di Provinsi Papua Barat meningkat dari 4,73 persen menjadi 14,92 persen," sambung Misran.
"Tercatat rata-rata rasio kecukupan modal BPR untuk masing-masing Papua dan Papua Barat yakni sebesar 18,03 persen dan 16,32 persen. Namun angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 22,72 persen," ujar Kepala OJK Papua dan Papua Barat Misran Pasaribu, di Jayapura, Selasa.
Ia memandang BPR perlu mempersiapkan rencana permodalan termasuk di dalamnya rencana akuisisi guna meningkatkan rasio kecukupan modalnya.
Di sisi lain, OJK juga siap memfasilitasi BPR dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas insan BPR dalam melakukan analisis pembahasan dan monitoring kredit mikro dengan melakukan pelatihan.
Sementara hingga semester I 2018, tercatat total aset BPR di kedua provinsi itu mengalami penurunan sebesar Rp94,98 miliar atau menurun 4,55 persen dibandingkan posisi akhir 2017.
"Penurunan aset ini masih berada dibawah penurunan rata-rata aset BPR nasional yang sebesar 6,42 persen," katanya.
Sedangkan peningkatan kredit BPR di Papua dan Papua Barat bertumbuh sebesar 3,50 persen, atau lebih baik dari perkembangan kredit secara nasional yang turun 3,05 persen.
Hanya Misran menyayangkan pertumbuhan kredit BPR di Papua dan Papua Barat belum berbanding searah dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penurunan kredit bermasalah (NPL) sehingga berdampak pada penurunan Aset BPR.
"DPK BPR mengalami penurunan sebesar Rp102,05 miliar atau menurun 9.72 persen dibanding posisi akhir 2017," kata dia.
Untuk rasio kredit bermasalah (NPL) diketahui terdapat peningkatan dimana rasio NPL di Provinsi Papua meningkat dari 1,98 persen menjadi 2,86 persen dan di Provinsi Papua Barat meningkat dari 4,73 persen menjadi 14,92 persen," sambung Misran.