Jayapura, 26/9 (Antara) - Manajemen PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua menggelar Legal Preventive Program (LPP) untuk mencegah aksi tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya.
Vice President Compliance Pertamina, Lindung Nainggolan, melalui rilis kepada Antara, Rabu, menjelaskan LPP merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Fungsi Legal Counsel Pertamina MOR VIII yang dilakukan dua kali dalam setahun.
Tujuannya untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman di bidang hukum kepada pekerja Pertamina yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu pengetahuan.
Ia yang hadir dalam penyelenggaraan LPP di Ambon, Provinsi Maluku, 20 September 2018, menekankan kegiatan tersebut merupakan upaya dari Pertamina untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap aspek hukum menjadi prioritas dalam menjalankan operasional perusahaan.
"Karena itu, kegiatan yang diselenggarakan kali ini mengangkat tema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Operasional Bisnis Pertamina di Marketing Operation Region VIII," ujarnya.
Menurut dia, pada kegiatan tersebut dirinya menyampaikan hal?hal krusial dalam pekerjaan yang berpotensi menjadi persoalan hukum dan memahami tindakan-tindakan yang dapat dilakukan sebagai wujud dari pencegahan tindak pidana korupsi oleh Pekerja Pertamina.
Selain itu juga dijelaskan program-program kebijakan Pertamina sebagai langkah dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan operasional bisnis Pertamina antara lain, kewajiban seluruh Pekerja Pertamina membuat pernyataan tidak adanya kepentingan pribadi.
Lalu membuat pernyataan telah mematuhi segala peraturan serta bersedia dikenakan sanksi apabila terdapat pelanggaran (Code of Conduct), pelaporan gratifikasi, Kewajiban pelaporan LHKPN, dan Penerapan Whistle Blower System di Pertamina.
LPP yang dilaksanakan oleh Pertamina MOR VIII tersebut juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryanto sebagai pemateri dan dimoderatori oleh Area Manager Legal Counsel MOR VIII, I Ketut Putra Arimbawa.
Vice President Compliance Pertamina, Lindung Nainggolan, melalui rilis kepada Antara, Rabu, menjelaskan LPP merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Fungsi Legal Counsel Pertamina MOR VIII yang dilakukan dua kali dalam setahun.
Tujuannya untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman di bidang hukum kepada pekerja Pertamina yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu pengetahuan.
Ia yang hadir dalam penyelenggaraan LPP di Ambon, Provinsi Maluku, 20 September 2018, menekankan kegiatan tersebut merupakan upaya dari Pertamina untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap aspek hukum menjadi prioritas dalam menjalankan operasional perusahaan.
"Karena itu, kegiatan yang diselenggarakan kali ini mengangkat tema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Operasional Bisnis Pertamina di Marketing Operation Region VIII," ujarnya.
Menurut dia, pada kegiatan tersebut dirinya menyampaikan hal?hal krusial dalam pekerjaan yang berpotensi menjadi persoalan hukum dan memahami tindakan-tindakan yang dapat dilakukan sebagai wujud dari pencegahan tindak pidana korupsi oleh Pekerja Pertamina.
Selain itu juga dijelaskan program-program kebijakan Pertamina sebagai langkah dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan operasional bisnis Pertamina antara lain, kewajiban seluruh Pekerja Pertamina membuat pernyataan tidak adanya kepentingan pribadi.
Lalu membuat pernyataan telah mematuhi segala peraturan serta bersedia dikenakan sanksi apabila terdapat pelanggaran (Code of Conduct), pelaporan gratifikasi, Kewajiban pelaporan LHKPN, dan Penerapan Whistle Blower System di Pertamina.
LPP yang dilaksanakan oleh Pertamina MOR VIII tersebut juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryanto sebagai pemateri dan dimoderatori oleh Area Manager Legal Counsel MOR VIII, I Ketut Putra Arimbawa.