Jakarta (Antaranews Papua) - Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Dewan Bisnis Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Papua Nugini (PNG), Sabtu (17/11).
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan dialog ABAC dengan para pemimpin mengambil tema "Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future" dengan fokus pembahasan pada isu perdagangan, ekonomi global dan ekonomi digital.
Presiden Jokowi tergabung dalam break out grup terbatas bersama kepala negara atau kepala pemerintahan APEC yaitu Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang (Founder Taiwan Semiconductor Manufacturing).
Mereka bertemu dengan perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia sendiri hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
"Berempat dengan Presiden Jokowi, berdialog dengan APEC dari keempat negara tersebut dan mereka biasanya di situ akan menanyakan bagaimana policy atau rencana policy pemimpin-pemimpin tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang pertemuan tersebut.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan bahwa dalam dialog tersebut Presiden Joko Widodo menanggapi moderator terkait upaya Indonesia memajukan ekonomi digital.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan tiga intervensi lainnya yaitu mengenai isu konflik perdagangan yang merugikan rakyat, perlunya motivasi untuk pengusaha digital, dan peranan penting anak muda dan perempuan dalam memajukan ekonomi digital di seluruh APEC.
"Peran dan pernyataan Presiden RI di sesi ABAC tersebut sangat diapresiasi peserta, bahkan tanpa terasa diskusi melampaui batas waktu dan memasuki sesi APEC Informal Dialogue with Pacific Islands Countries," ucap Andre.
Dalam pertemuan itu, PM Vietnam menyampaikan pentingnya kerja sama perdagangan regional seperti pencapaian "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)" di ASEAN dan menyampaikan peran penting Indonesia dalam perdagangan di ASEAN.
PM Australia mencatat peran penting perdagangan secara terbuka dan merangkul setiap pihak guna mendorong liberalisasi perdagangan serta menghargai peran Indonesia menyelenggarakan IMF World Bank. Namun ia juga mengingatkan bahwa digital ekonomi bukan wild west dan harus diatur untuk mencegah cybercrime.
Sedangkan Utusan Khusus Cina Taipei mengingatkan perlunya pemerintah memahami teknologi digital, "artificial intelligence" dan kebiasaan anak muda dalam membuat kebijakan ekonomi digital.
Sikap inklusif
Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital saat pertemuan ABAC.
Pertemuan yang dihelat di APEC Haus pada Sabtu (17/11) dihadiri pula oleh perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
Dalam dialog tersebut, sebagaimana disampaikan Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 dan Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa di Indonesia pada tahun 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna "smart phone", sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja.
Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi.
"Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif," kata Presiden Jokowi.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan "internet of things", penyediaan "platform" pemasaran digital bagi UMKM misalnya Tokopedia, Qlapa, serta pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan "marketplace" dalam mengembangkan "platform e-commerce" berbasis potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital atau "digital-ready".
"Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas dimana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan bahwa mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik," ucap Presiden Jokowi.
Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat.
"Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial," ujar Presiden Jokowi.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan dialog ABAC dengan para pemimpin mengambil tema "Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future" dengan fokus pembahasan pada isu perdagangan, ekonomi global dan ekonomi digital.
Presiden Jokowi tergabung dalam break out grup terbatas bersama kepala negara atau kepala pemerintahan APEC yaitu Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang (Founder Taiwan Semiconductor Manufacturing).
Mereka bertemu dengan perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia sendiri hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
"Berempat dengan Presiden Jokowi, berdialog dengan APEC dari keempat negara tersebut dan mereka biasanya di situ akan menanyakan bagaimana policy atau rencana policy pemimpin-pemimpin tersebut," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang pertemuan tersebut.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan bahwa dalam dialog tersebut Presiden Joko Widodo menanggapi moderator terkait upaya Indonesia memajukan ekonomi digital.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan tiga intervensi lainnya yaitu mengenai isu konflik perdagangan yang merugikan rakyat, perlunya motivasi untuk pengusaha digital, dan peranan penting anak muda dan perempuan dalam memajukan ekonomi digital di seluruh APEC.
"Peran dan pernyataan Presiden RI di sesi ABAC tersebut sangat diapresiasi peserta, bahkan tanpa terasa diskusi melampaui batas waktu dan memasuki sesi APEC Informal Dialogue with Pacific Islands Countries," ucap Andre.
Dalam pertemuan itu, PM Vietnam menyampaikan pentingnya kerja sama perdagangan regional seperti pencapaian "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)" di ASEAN dan menyampaikan peran penting Indonesia dalam perdagangan di ASEAN.
PM Australia mencatat peran penting perdagangan secara terbuka dan merangkul setiap pihak guna mendorong liberalisasi perdagangan serta menghargai peran Indonesia menyelenggarakan IMF World Bank. Namun ia juga mengingatkan bahwa digital ekonomi bukan wild west dan harus diatur untuk mencegah cybercrime.
Sedangkan Utusan Khusus Cina Taipei mengingatkan perlunya pemerintah memahami teknologi digital, "artificial intelligence" dan kebiasaan anak muda dalam membuat kebijakan ekonomi digital.
Sikap inklusif
Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital saat pertemuan ABAC.
Pertemuan yang dihelat di APEC Haus pada Sabtu (17/11) dihadiri pula oleh perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
Dalam dialog tersebut, sebagaimana disampaikan Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 dan Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa di Indonesia pada tahun 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna "smart phone", sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja.
Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi.
"Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif," kata Presiden Jokowi.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan "internet of things", penyediaan "platform" pemasaran digital bagi UMKM misalnya Tokopedia, Qlapa, serta pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan "marketplace" dalam mengembangkan "platform e-commerce" berbasis potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital atau "digital-ready".
"Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas dimana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan bahwa mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik," ucap Presiden Jokowi.
Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat.
"Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial," ujar Presiden Jokowi.