Jayapura (Antaranews Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020 di Bumi Cenderawasih.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Annie Rumbiak, di Jayapura, Kamis, mengatakan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD mengharuskan agar manajemen aset keolahragaan perlu menganut pola ini.
"Salah satu sukses penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Perparnas) XVI pada 2020 di Papua kini adalah sukses administrasi, di mana pemprov dengan bantuan dana APBN dan APBD membangun beberapa venue olahraga baru, selain merenovasi yang sudah ada dengan anggaran sangat besar," katanya.
Oleh karenanya, kata dia, menjadi suatu tantangan pascaPON XX dan Perparnas XVI bahwa venue olahraga sudah dibangun dan direnovasi tersebut perlu dipikirkan langkah strategis yang bisa membantu pemerintah mendapatkan dana pemeliharaan.
"Bagaimana memikirkan agar dana pemeliharaan tersebut tidak mudah dan murah serta tidak membebani APBD sehingga venue tersebut tetap terawat dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa, di mana dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi serta produktivitas.
"Sedangkan pola pengelolaan keuangan BLUD adalah pola yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan, hal itu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Annie Rumbiak, di Jayapura, Kamis, mengatakan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD mengharuskan agar manajemen aset keolahragaan perlu menganut pola ini.
"Salah satu sukses penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Perparnas) XVI pada 2020 di Papua kini adalah sukses administrasi, di mana pemprov dengan bantuan dana APBN dan APBD membangun beberapa venue olahraga baru, selain merenovasi yang sudah ada dengan anggaran sangat besar," katanya.
Oleh karenanya, kata dia, menjadi suatu tantangan pascaPON XX dan Perparnas XVI bahwa venue olahraga sudah dibangun dan direnovasi tersebut perlu dipikirkan langkah strategis yang bisa membantu pemerintah mendapatkan dana pemeliharaan.
"Bagaimana memikirkan agar dana pemeliharaan tersebut tidak mudah dan murah serta tidak membebani APBD sehingga venue tersebut tetap terawat dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa, di mana dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi serta produktivitas.
"Sedangkan pola pengelolaan keuangan BLUD adalah pola yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya lagi.
Dia menambahkan, hal itu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan.