Jakarta (Antaranews Papua) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat dan pemimpin daerah di Papua berperan penting dalam mengatasi konflik guna memberikan pemahaman bahwa pemerintah pusat terus berupaya membangun Papua.
Sebagai perpanjangan tangan, elit Papua tersebut harus dapat meneruskan keistimewaan dari pemerintah pusat sehingga manfaat tersebut dapat benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
"Tinggal pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak, pimpinan-pimpinan, untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan (pemerintah pusat) dinikmati semua pihak," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Wapres menjelaskan selama ini pemerintah pusat telah memberikan berbagai bentuk keistimewaan kepada Papua untuk percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Keistimewaan itu antara lain pemberian otonomi khusus dalam mengatur pemerintah daerah oleh warga asli Papua serta pemberian hak anggaran lebih daripada daerah lain, lewat dana transfer dan dana otonomi khusus (otsus).
Selain itu, Wapres menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan Trans-Papua juga merupakan salah satu upaya pemerintah pusat agar masyarakat Papua menjadi lebih sejahtera.
Namun pemberian keistimewaan dan pembangunan infrastruktur tersebut masih dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
"Tapi pengertiannya kadang-kadang berbeda. Kita membangun jalan Trans-Papua untuk menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua; tapi pihak yang memberontak mengatakan itu nanti (bisa) masuk orang luar Papua lebih banyak lagi," kata JK.
Wapres menegaskan pemerintah pusat telah memberikan segala upaya untuk membantu percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.
Sebagai perpanjangan tangan, elit Papua tersebut harus dapat meneruskan keistimewaan dari pemerintah pusat sehingga manfaat tersebut dapat benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
"Tinggal pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak, pimpinan-pimpinan, untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan (pemerintah pusat) dinikmati semua pihak," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa.
Wapres menjelaskan selama ini pemerintah pusat telah memberikan berbagai bentuk keistimewaan kepada Papua untuk percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Keistimewaan itu antara lain pemberian otonomi khusus dalam mengatur pemerintah daerah oleh warga asli Papua serta pemberian hak anggaran lebih daripada daerah lain, lewat dana transfer dan dana otonomi khusus (otsus).
Selain itu, Wapres menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan Trans-Papua juga merupakan salah satu upaya pemerintah pusat agar masyarakat Papua menjadi lebih sejahtera.
Namun pemberian keistimewaan dan pembangunan infrastruktur tersebut masih dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
"Tapi pengertiannya kadang-kadang berbeda. Kita membangun jalan Trans-Papua untuk menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua; tapi pihak yang memberontak mengatakan itu nanti (bisa) masuk orang luar Papua lebih banyak lagi," kata JK.
Wapres menegaskan pemerintah pusat telah memberikan segala upaya untuk membantu percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.