Jakarta (Antaranews Papua) - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari daerah Papua untuk kepentingan pusat.
"Pikiran bahwa pemerintah pusat ini mengambil kekayaan Papua, itu sama sekali tidak. Justru Pemerintah menyubsidi Papua luar biasa, sama (seperti) kita menyubsidi Aceh juga," kata Wapres JK kepada wartawan di Istana Wapres RU, Jakarta, Selasa.
Wapres menegaskan bahwa kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi/JK.
Bagi hasil dari keuntungan Freeport merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua.
Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada tahun 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun. Dahulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp20 trilun hingga Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelas Wapres.
Wapres mengatakan bahwa upaya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar juga sudah sering untuk mencari solusi pembangunan Papua. Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua.
Terkait akan hal itu, Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apa yang bisa didialogkan lagi? Semua sudah dikasih ke Papua, kecuali kemerdekaan," ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," kata Wapres JK.
Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat oleh warga asli Papua.
"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata JK.
Sementara terkait ekonomi, Wapres mengatakan hak anggaran dari Pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian Pemerintah Pusat ke Papua.
Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan Pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun; dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke Pusat mungkin Rp20 triliun -Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelasnya.
Wapres mengatakan upaya dialog antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga sudah sering dilakukan untuk mencari solusi pembangunan Papua.
Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan Pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua. Terkait akan hal itu, Wapres menegaskan Pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya 'apa lagi yang bisa didialogkan?'. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.
"Pikiran bahwa pemerintah pusat ini mengambil kekayaan Papua, itu sama sekali tidak. Justru Pemerintah menyubsidi Papua luar biasa, sama (seperti) kita menyubsidi Aceh juga," kata Wapres JK kepada wartawan di Istana Wapres RU, Jakarta, Selasa.
Wapres menegaskan bahwa kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi/JK.
Bagi hasil dari keuntungan Freeport merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua.
Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada tahun 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun. Dahulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp20 trilun hingga Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelas Wapres.
Wapres mengatakan bahwa upaya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar juga sudah sering untuk mencari solusi pembangunan Papua. Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua.
Terkait akan hal itu, Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apa yang bisa didialogkan lagi? Semua sudah dikasih ke Papua, kecuali kemerdekaan," ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," kata Wapres JK.
Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat oleh warga asli Papua.
"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata JK.
Sementara terkait ekonomi, Wapres mengatakan hak anggaran dari Pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian Pemerintah Pusat ke Papua.
Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan Pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun; dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke Pusat mungkin Rp20 triliun -Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelasnya.
Wapres mengatakan upaya dialog antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga sudah sering dilakukan untuk mencari solusi pembangunan Papua.
Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan Pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua. Terkait akan hal itu, Wapres menegaskan Pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya 'apa lagi yang bisa didialogkan?'. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.