Jayapura (ANTARA News Papua) - Tim Penggerak PKK Provinsi Papua akan fokus membenahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sentani, Kabupaten Jayapura yang terintegrasi dengan program keterampilan dan posyandu pada 2019 dengan penyusunan petunjuk teknis.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Yulce Enembe di Jayapura, Kamis, mengatakan untuk melengkapi juknis tersebut, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga swadaya dasyarakat, seperti yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan Bappeda.
"Meskipun fokus pada penyusunan juknis, namun kami tetap menjalankan program yang telah disusun pada 2018 dan tetap mendukung pelaksanaan PON 2020," kata dia.
Menurut Yulce, pembenahan itu akan melengkapi PAUD percontohan di Sentani sehingga dapat diterapkan di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.
Senada dengan Yulce Enembe, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan kerja sama antara PKK dengan instansinya dalam hal ini adalah mendesain PAUD terintegrasi menjadi model percontohan.
"Sehingga tugas kami adalah bagaimana membuat lembaga ini terakreditasi dan memenuhi delapan standar atau minimal empat standar utama," kata dia.
Dia menjelaskan keempat standar utama tersebut, yakni sarana dan prasarana, guru dan tenaga pendidik, kurikulum serta pembiayaan sehingga lembaga itu dapat diakui secara nasional.
"Standar ini yang harus kami penuhi dan dalam waktu dekat akan segera terakreditasi sehingga mendapat pengakuan secara legal," ujar dia.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Yulce Enembe di Jayapura, Kamis, mengatakan untuk melengkapi juknis tersebut, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga swadaya dasyarakat, seperti yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan Bappeda.
"Meskipun fokus pada penyusunan juknis, namun kami tetap menjalankan program yang telah disusun pada 2018 dan tetap mendukung pelaksanaan PON 2020," kata dia.
Menurut Yulce, pembenahan itu akan melengkapi PAUD percontohan di Sentani sehingga dapat diterapkan di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.
Senada dengan Yulce Enembe, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan kerja sama antara PKK dengan instansinya dalam hal ini adalah mendesain PAUD terintegrasi menjadi model percontohan.
"Sehingga tugas kami adalah bagaimana membuat lembaga ini terakreditasi dan memenuhi delapan standar atau minimal empat standar utama," kata dia.
Dia menjelaskan keempat standar utama tersebut, yakni sarana dan prasarana, guru dan tenaga pendidik, kurikulum serta pembiayaan sehingga lembaga itu dapat diakui secara nasional.
"Standar ini yang harus kami penuhi dan dalam waktu dekat akan segera terakreditasi sehingga mendapat pengakuan secara legal," ujar dia.