Jayapura (ANTARA News Papua) - Anggota Komisi VI DPR RI Steven Abraham menemukan sejumlah persoalan ketika menggelar reses di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada pekan ini.
"Saat saya di Kenyam, Kabupaten Nduga bertemu dengan sejumlah pihak dan melihat langsung di lapangan ternyata banyak persoalan yang saya temui," katanya di Kota Jayapura, Papua, Jumat (22/2).
Persoalan yang ditemui itu antara lain, masalah BBM satu harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK, dimana harga bensin Rp30 ribu/liter dan solar Rp15 ribu/liter.
Lalu, SPBU yang ada di Kenyam diketahui sudah setahun terakhir ini tidak berfungsi sebagaimana semestinya.
"Berdasarkan keterangan dari sejumlah pihak yang saya temui dan lihat langsung dilapangan bensin eceran itu Rp30 ribu/liter, solar Rp15 ribu/liter dan ini belum masa proyek. Lalu, keterangan dari pejabat Disperindagkop setempat bahwa SPBU di Kenyam sudah setahun tidak beroperasi," katanya.
Tidak beroperasinya SPBU di Kenyam, ungkap dia, terbukti dengan kunjungan yang dilakukannya dan didampingi legislator dan pejabat Dinas PUPR setempat.
"Tidak ada tanda-tanda aktivitas di SPBU tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam foto yang saya dokumentasikan bahwa ada rumput yang sudah tinggi dan ini membukti bahwa tidak ada aksi jual beli BBM," ungkapnya.
Lalu, soal buruknya jaringan telepon seluler di Kenyam, Kabupaten Nduga sebagai salah satu daerah di pedalaman Papua yang sangat membutuhkan percepatan pembangunan, seperti daerah lainnya di Papua.
"Jaringan sulit, internet tidak bisa. Saya sudah bertemu dan menyampaikan hal ini sebelumnya dengan pihak Telkom dan Telkomsel agar bisa dibenahi dan diperbaiki termasuk paket telponnya yang mahal," katanya.
Selain itu, dalam kunjungan sehari yang sempat bertemu dengan Bupati Nduga Yairus Gwijangge terungkap bahwa kelistrikan di daerah tersebut, masih butuh perhatian atau peningkatan.
"Di Nduga rata-rata masih pakai tenaga surya atau PLTS, tetapi kalau jalan sudah masuk maka ada baiknya menggunakan tenaga diesel, selain tenaga lainnya. Disana warga hanya mendapatkan listrk selama lima jam, dari pukul 18.00 WIT hingga pukul 23.00 WIT, selebihnya tidak," katanya.
Mengenai hal ini, lanjut dia, akan dibawakan ke Jakarta untuk digodok dan didorong dengan mitra kerja agar pembangunan di daerah pedalaman Papua bisa lebih dipercepat.
"Nduga salah satu contohnya, apalagi saya mendapatkan suara terbanyak dari sana selain Merauke. Di Merauke juga persoalan tidak jauh beda, misalnya soal BBM satu harga," katanya.
"Saat saya di Kenyam, Kabupaten Nduga bertemu dengan sejumlah pihak dan melihat langsung di lapangan ternyata banyak persoalan yang saya temui," katanya di Kota Jayapura, Papua, Jumat (22/2).
Persoalan yang ditemui itu antara lain, masalah BBM satu harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK, dimana harga bensin Rp30 ribu/liter dan solar Rp15 ribu/liter.
Lalu, SPBU yang ada di Kenyam diketahui sudah setahun terakhir ini tidak berfungsi sebagaimana semestinya.
"Berdasarkan keterangan dari sejumlah pihak yang saya temui dan lihat langsung dilapangan bensin eceran itu Rp30 ribu/liter, solar Rp15 ribu/liter dan ini belum masa proyek. Lalu, keterangan dari pejabat Disperindagkop setempat bahwa SPBU di Kenyam sudah setahun tidak beroperasi," katanya.
Tidak beroperasinya SPBU di Kenyam, ungkap dia, terbukti dengan kunjungan yang dilakukannya dan didampingi legislator dan pejabat Dinas PUPR setempat.
"Tidak ada tanda-tanda aktivitas di SPBU tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam foto yang saya dokumentasikan bahwa ada rumput yang sudah tinggi dan ini membukti bahwa tidak ada aksi jual beli BBM," ungkapnya.
Lalu, soal buruknya jaringan telepon seluler di Kenyam, Kabupaten Nduga sebagai salah satu daerah di pedalaman Papua yang sangat membutuhkan percepatan pembangunan, seperti daerah lainnya di Papua.
"Jaringan sulit, internet tidak bisa. Saya sudah bertemu dan menyampaikan hal ini sebelumnya dengan pihak Telkom dan Telkomsel agar bisa dibenahi dan diperbaiki termasuk paket telponnya yang mahal," katanya.
Selain itu, dalam kunjungan sehari yang sempat bertemu dengan Bupati Nduga Yairus Gwijangge terungkap bahwa kelistrikan di daerah tersebut, masih butuh perhatian atau peningkatan.
"Di Nduga rata-rata masih pakai tenaga surya atau PLTS, tetapi kalau jalan sudah masuk maka ada baiknya menggunakan tenaga diesel, selain tenaga lainnya. Disana warga hanya mendapatkan listrk selama lima jam, dari pukul 18.00 WIT hingga pukul 23.00 WIT, selebihnya tidak," katanya.
Mengenai hal ini, lanjut dia, akan dibawakan ke Jakarta untuk digodok dan didorong dengan mitra kerja agar pembangunan di daerah pedalaman Papua bisa lebih dipercepat.
"Nduga salah satu contohnya, apalagi saya mendapatkan suara terbanyak dari sana selain Merauke. Di Merauke juga persoalan tidak jauh beda, misalnya soal BBM satu harga," katanya.