Jayapura (ANTARA) - Ondoafi (Kepala Suku) Skouw-Wutung Perbatasan RI-PNG di Kota Jayapura, Papua terus mengingatkan anggota keluarga serta warganya untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar dapat "mencoblos" atau menggunakan hak suaranya dalam pemilu presiden dan legislatif 2019 ini.

Stanis Tanfa Chilong Ondoafi (Kepala Suku) Skouw-Wutung, di Jayapura, Jumat, mengatakan sejak 2003 bergabung dengan NKRI menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan bermukim di Kampung Mosso yang ada di Distrik Muara Tami Kota Jayapura, dirinya merasa tidak salah pilih.

"Saya senang menjadi warga negara Indonesia, saya akan berada di Mosso ini hingga akhir hayat, untuk anak-anak tanpa KTP tidak diizinkan coblos," kata Ondo Stanis kepada Antara menggunakan bahasa Indonesia yang berdialek Inggris Fiji ala PNG.

Menurut Stanis yang memiliki 12 orang anak laki-laki, semua anggota keluarganya sudah memiliki KTP sehingga kini jika hendak mencoblos telah diperbolehkan, sedangkan bagi sanak keluarga lainnya yang baru saja bergabung dan belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, dirinya melarang untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Senada dengan Stanis Tanfa Chilong, Bhabinkamtibmas Kampung Mosso Nurdin Makuasang mengatakan pihaknya baru saja mendata kedatangan sanak keluarga Ondoafi perbatasan Skouw-Wutung yang berjumlah sekitar tujuh KK, di mana kesemuanya belum dilengkapi dengan KTP sehingga tidak bisa mengikuti pemilu dalam waktu dekat ini.

"Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Kampung Mosso Perbatasan RI-PNG sudah tinggi untuk menggunakan hak pilih serta suaranya dalam ajang pilpres dan pileg 2019 ini," tuturnya.

Dia menjelaskan kesadaran warga di Perbatasan RI-PNG ini juga terlihat dari kemauan masyarakat datang ke TPS ketika pelaksanaan pemilihan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pemilu.

"Kami berharap pada pilpres dan pileg kali ini, masyarakat sudah tidak dibantu lagi ketika berada di dalam bilik suara sehingga sosialisasi dari KPU sangat diharapkan," ujarnya.

Pewarta : Hendrina Dian Kandipi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024