Jayapura (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura optimistis dapat mencapai target kepesertaan baru sebanyak 1.355 badan usaha pada tahun ini meskipun pada triwulan I 2019 baru mencapai 199 badan usaha.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura Adventus Edison S kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan jika dipersentasekan maka di triwulan pertama ini baru mencapai 15 persen dari target 2019.
"Penambahan badan usaha baru sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada triwulan pertama seharusnya 25-35 persen, namun kami tetap optimistis target tersebut akan tercapai," katanya.
Menurut Adventus, pihaknya tetap optimistis target ini akan tetap tercapai karena masih banyak non Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat kampung, badan usaha mikro yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang menjadi tantangan tersendiri adalah kami membawahi 13 kabupaten dan satu kota dari 29 kabupaten, di mana ada yang dibagikan ke wilayah kerja kantor cabang yakni KCP Biak empat kabupaten, KCP Timika, KCP Merauke tiga kabupaten," ujarnya.
Dia menjelaskan kini pihaknya dalam proses pendekatan dengan pemerintah daerah Provinsi Papua, di mana jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang sudah memiliki perda tersendiri, dukungannya berbeda.
"Khususnya di Papua, kendala terbesar dihadapi adalah pemerintah daerah belum memahami betul Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana menurut pemerintah, BPJS hanyalah kesehatan saja, padahal ada ketenagakerjaan," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya dilindungi oleh empat program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura Adventus Edison S kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan jika dipersentasekan maka di triwulan pertama ini baru mencapai 15 persen dari target 2019.
"Penambahan badan usaha baru sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada triwulan pertama seharusnya 25-35 persen, namun kami tetap optimistis target tersebut akan tercapai," katanya.
Menurut Adventus, pihaknya tetap optimistis target ini akan tetap tercapai karena masih banyak non Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat kampung, badan usaha mikro yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang menjadi tantangan tersendiri adalah kami membawahi 13 kabupaten dan satu kota dari 29 kabupaten, di mana ada yang dibagikan ke wilayah kerja kantor cabang yakni KCP Biak empat kabupaten, KCP Timika, KCP Merauke tiga kabupaten," ujarnya.
Dia menjelaskan kini pihaknya dalam proses pendekatan dengan pemerintah daerah Provinsi Papua, di mana jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang sudah memiliki perda tersendiri, dukungannya berbeda.
"Khususnya di Papua, kendala terbesar dihadapi adalah pemerintah daerah belum memahami betul Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana menurut pemerintah, BPJS hanyalah kesehatan saja, padahal ada ketenagakerjaan," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya dilindungi oleh empat program BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).