Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Organisasi Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Pangeran Norman berharap Polri bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mendukung adanya ajakan pengerahan massa atau people power.
"Polisi tidak usah takut untuk tangkap mereka," kata Pangeran Norman, melalui siaran pers, Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Waspadai Penumpang Gelap Penghujung Pengumuman Hasil Pemilu 2019" di Jakarta, Kamis.
Ajakan pengerahan massa yang diserukan sejumlah pihak menjelang momen pengumuman hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei, juga disesalkan sejumlah pihak, termasuk Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) dan Laskar Hati Nurani.
Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa mengajak semua kalangan untuk sama-sama menciptakan situasi kondusif jelang pengumuman resmi KPU tersebut.
"Pada tanggal 21 sampai 22 Mei, kami siap mengawal dan mendukung KPU dan Bawaslu. Kami pun berdoa agar NKRI aman dan damai," kata Willy.
Sementara itu, pimpinan Laskar Hati Nurani Ahmad Latupono meminta seluruh pihak menahan diri ketika hasil Pilpres 2019 diumumkan.
Ahmad mempersilakan kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandi turun ke jalan mengawal pengumuman pemilu asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan aturan.
"Siapa pun boleh turun ke jalan karena telah dijamin oleh undang-undang. Asal, tetap menjaga keamanan dan mematuhi aturan serta perundangan yang berlaku. Jangan sampai karena dinyatakan kalah, tindakan melanggar hukum dilakukan," papar Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, mantan narapidana terorisme Sofyan Tsauri turut angkat bicara perihal isu tersebut.
Menurut dia, jika dikaitkan dengan terorisme, isu people power itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh para kelompok teroris untuk menjalankan aksinya.
"Isu people power ini momen yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk melakukan aksi terorisme oleh Jamaah Anshar Daulah (JAD)," ujar Sofyan.
Pernyataan Sofyan diamini oleh pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta.
"Teroris mencari momentum kerawanan dan kerumunan massa untuk menjalankan aksinya," katanya.
"Polisi tidak usah takut untuk tangkap mereka," kata Pangeran Norman, melalui siaran pers, Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Waspadai Penumpang Gelap Penghujung Pengumuman Hasil Pemilu 2019" di Jakarta, Kamis.
Ajakan pengerahan massa yang diserukan sejumlah pihak menjelang momen pengumuman hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei, juga disesalkan sejumlah pihak, termasuk Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) dan Laskar Hati Nurani.
Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa mengajak semua kalangan untuk sama-sama menciptakan situasi kondusif jelang pengumuman resmi KPU tersebut.
"Pada tanggal 21 sampai 22 Mei, kami siap mengawal dan mendukung KPU dan Bawaslu. Kami pun berdoa agar NKRI aman dan damai," kata Willy.
Sementara itu, pimpinan Laskar Hati Nurani Ahmad Latupono meminta seluruh pihak menahan diri ketika hasil Pilpres 2019 diumumkan.
Ahmad mempersilakan kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandi turun ke jalan mengawal pengumuman pemilu asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan aturan.
"Siapa pun boleh turun ke jalan karena telah dijamin oleh undang-undang. Asal, tetap menjaga keamanan dan mematuhi aturan serta perundangan yang berlaku. Jangan sampai karena dinyatakan kalah, tindakan melanggar hukum dilakukan," papar Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, mantan narapidana terorisme Sofyan Tsauri turut angkat bicara perihal isu tersebut.
Menurut dia, jika dikaitkan dengan terorisme, isu people power itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh para kelompok teroris untuk menjalankan aksinya.
"Isu people power ini momen yang sangat mungkin dimanfaatkan untuk melakukan aksi terorisme oleh Jamaah Anshar Daulah (JAD)," ujar Sofyan.
Pernyataan Sofyan diamini oleh pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta.
"Teroris mencari momentum kerawanan dan kerumunan massa untuk menjalankan aksinya," katanya.