Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat untuk tetap tenang di tengah gejolak pascapilpres yang menyebabkan terjadinya demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah, mengingat banyak kepentingan terlibat dalam aksi tersebut.
"Kita harapkan masyarakat untuk tenang, karena ini kelihatannya yang ikut serta sudah bermacam-macam, banyak kepentingan, ada kepentingan politik, ada kepentingan keagamaan, ada kepentingan ekonomi," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.
Kekecewaan dalam sebuah kontestasi wajar terjadi, namun semua masalah pasti ada jalan keluarnya bila diselesaikan lewat dialog, katanya. Oleh karena itu, JK berharap pihak-pihak yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019 sebaiknya membawa itu ke ranah hukum melalui pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
"Apa pun masalahnya, kita bisa bicarakan, dialogkan, kita bisa melalui proses hukum kelembagaan semuanya, kita selesaikan secara cepat. Dan aparat pemerintah, polisi, tentara dan yang lainnya tentu selalu berusaha memberikan solusi yang cukup baik," tambahnya.
Terkait jatuhnya korban demonstrasi akibat tembakan dari aparat kepolisian, Wapres mengatakan hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga keamanan.
"Polisi instruksikan untuk menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya, dengan damai, tentu tidak ada kekerasan. Tapi apabila ada unsur masyarakat dengan kekerasan, tentunya tidak ada jalan lain selain secara bersama-sama menyelesaikan itu," ujarnya.
Sementara itu, Mabes Polri akan menyelidiki adanya korban tewas akibat kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu dini hari dalam aksi massa 22 Mei di sejumlah wilayah di Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan tidak pernah memberikan instruksi kepada jajarannya di lapangan untuk menembak warga sipil yang ikut berdemo.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan ada skenario di balik kerusuhan aksi massa, dengan menuding ada preman yang dibayar untuk membuat situasi demonstrasi menjadi ricuh.
"Ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dengan menyerang petugas, membangun antipati pemerintah dan membangun kebencian pemerintah yang sedang melakukan upaya kesejahteraan," kata Wiranto.
"Kita harapkan masyarakat untuk tenang, karena ini kelihatannya yang ikut serta sudah bermacam-macam, banyak kepentingan, ada kepentingan politik, ada kepentingan keagamaan, ada kepentingan ekonomi," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.
Kekecewaan dalam sebuah kontestasi wajar terjadi, namun semua masalah pasti ada jalan keluarnya bila diselesaikan lewat dialog, katanya. Oleh karena itu, JK berharap pihak-pihak yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019 sebaiknya membawa itu ke ranah hukum melalui pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
"Apa pun masalahnya, kita bisa bicarakan, dialogkan, kita bisa melalui proses hukum kelembagaan semuanya, kita selesaikan secara cepat. Dan aparat pemerintah, polisi, tentara dan yang lainnya tentu selalu berusaha memberikan solusi yang cukup baik," tambahnya.
Terkait jatuhnya korban demonstrasi akibat tembakan dari aparat kepolisian, Wapres mengatakan hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga keamanan.
"Polisi instruksikan untuk menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya, dengan damai, tentu tidak ada kekerasan. Tapi apabila ada unsur masyarakat dengan kekerasan, tentunya tidak ada jalan lain selain secara bersama-sama menyelesaikan itu," ujarnya.
Sementara itu, Mabes Polri akan menyelidiki adanya korban tewas akibat kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/5) malam hingga Rabu dini hari dalam aksi massa 22 Mei di sejumlah wilayah di Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan tidak pernah memberikan instruksi kepada jajarannya di lapangan untuk menembak warga sipil yang ikut berdemo.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan ada skenario di balik kerusuhan aksi massa, dengan menuding ada preman yang dibayar untuk membuat situasi demonstrasi menjadi ricuh.
"Ada niatan atau skenario untuk membuat kekacauan dengan menyerang petugas, membangun antipati pemerintah dan membangun kebencian pemerintah yang sedang melakukan upaya kesejahteraan," kata Wiranto.