Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Keuangan Daerah setempat menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Senin mengatakan, dinamika pemerintahan begitu cepat mengikuti semua aspek kehidupan, termasuk tuntutan masyarakat yang begitu luar biasa dan tidak jarang terjadi masalah-masalah kontemporer, sehingga membutuhkan penyusunan serta penggelolaan anggaran yang baik.
"Kehadiran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota pada sosialisasi ini menunjukan komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan tentunya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti, ketepatan dalam penyelesaian APBD, daya serap anggaran, penyampaian LKPD dan kualitas opini BPK," katanya.
Menurut Hery, dalam menyusun APBD 2020, pemerintah daerah dituntut untuk menyinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD, sesuai dengan program nasional yang fokus pada lima prioritas pembangunan nasional.
Untuk itu, Pemprov Papua dalam penyusunan APBD 2020 akan berpegang pada Permendagri ini, dengan harapan kualitas APBD provinsi, kabupaten dan kota bisa lebih berkualitas, katanya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musaad mengatakan semua dinamika pemerintahan dan pembangunan terus berkembang, begitu juga peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti tuntutan kebutuhan yang ada, maka perubahan terus terjadi serta tidak bisa dihindarkan.
"Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk semakin hari kaidah-kaidah utama dalam good government harus semakin baik diwujudkan," katanya.
Dia menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, ke depan penyusunan dan pengelolaan anggaran baik provinsi, kabupaten maupun kota harus lebih efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi.
"Keempat hal tersebut yang dituntut harus semakin baik setiap hari, di mana pastinya dengan pedoman dan perubahan yang terjadi ini, arahya juga akan ke sana," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Senin mengatakan, dinamika pemerintahan begitu cepat mengikuti semua aspek kehidupan, termasuk tuntutan masyarakat yang begitu luar biasa dan tidak jarang terjadi masalah-masalah kontemporer, sehingga membutuhkan penyusunan serta penggelolaan anggaran yang baik.
"Kehadiran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota pada sosialisasi ini menunjukan komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan tentunya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi seperti, ketepatan dalam penyelesaian APBD, daya serap anggaran, penyampaian LKPD dan kualitas opini BPK," katanya.
Menurut Hery, dalam menyusun APBD 2020, pemerintah daerah dituntut untuk menyinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD, sesuai dengan program nasional yang fokus pada lima prioritas pembangunan nasional.
Untuk itu, Pemprov Papua dalam penyusunan APBD 2020 akan berpegang pada Permendagri ini, dengan harapan kualitas APBD provinsi, kabupaten dan kota bisa lebih berkualitas, katanya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musaad mengatakan semua dinamika pemerintahan dan pembangunan terus berkembang, begitu juga peraturan perundang-undangan juga harus mengikuti tuntutan kebutuhan yang ada, maka perubahan terus terjadi serta tidak bisa dihindarkan.
"Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk semakin hari kaidah-kaidah utama dalam good government harus semakin baik diwujudkan," katanya.
Dia menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, ke depan penyusunan dan pengelolaan anggaran baik provinsi, kabupaten maupun kota harus lebih efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi.
"Keempat hal tersebut yang dituntut harus semakin baik setiap hari, di mana pastinya dengan pedoman dan perubahan yang terjadi ini, arahya juga akan ke sana," ujarnya.