Wamena (ANTARA) - Pejabat Mabes Polri mengevaluasi kinerja Polres di kawasan pegunungan Papua seperti Polres Jayawijaya dan Polres Nabire, dengan meminta tanggapan dari berbagai responden.
Kasubag Sistem Informasi, Reformasi Birokrasi Polri (Sisinpo) AKBP Sajimin di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa mengharapkan pengambilan sampel yang melibatkan personel dan berbagai tokoh dapat menjadi acuan peningkatan pelayanan polisi.
"Ini dalam rangka proyek penilaian kinerja berbasi online, jadi dua polres ini uji coba perwakilan, nanti tahun 2020 aplikasinya sudah selesai lalu ditularkan ke polres lain. Diprediksi tahun 2024 semuanya sudah bisa bisa online," katanya.
Pada evaluasi ini pejabat Mabes masuk ke 70 polres di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, misalnya rawan konflik, perkotaan, termasuk polres perairan.
"Kalau untuk Polres Jayawijaya masuk polres rawan konflik, tetapi untuk Nabire adalah Polres Perairan," katanya.
Evaluasi yang dilakukan dengan cara memantau sistem pelayanan di polres serta membagikan kuisioner untuk diisi oleh responden yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, awak media serta pihak terkait lainnya.
"Observasi pelayanan publik yang ada di Polres Jayawijaya dilakukan untuk menilai tata kelola dalam rangka kinerja polres yang baik," katanya.
Wakapolres Jayawijaya AKBP Leonardo Yoga mengharapkan pendapat yang disampaikan sejumlah elemen melalui kuisioner yang diberikan bisa memberikan penilaian objektif yang mendukung peningkatan pelayanan.
Kasubag Sistem Informasi, Reformasi Birokrasi Polri (Sisinpo) AKBP Sajimin di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa mengharapkan pengambilan sampel yang melibatkan personel dan berbagai tokoh dapat menjadi acuan peningkatan pelayanan polisi.
"Ini dalam rangka proyek penilaian kinerja berbasi online, jadi dua polres ini uji coba perwakilan, nanti tahun 2020 aplikasinya sudah selesai lalu ditularkan ke polres lain. Diprediksi tahun 2024 semuanya sudah bisa bisa online," katanya.
Pada evaluasi ini pejabat Mabes masuk ke 70 polres di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, misalnya rawan konflik, perkotaan, termasuk polres perairan.
"Kalau untuk Polres Jayawijaya masuk polres rawan konflik, tetapi untuk Nabire adalah Polres Perairan," katanya.
Evaluasi yang dilakukan dengan cara memantau sistem pelayanan di polres serta membagikan kuisioner untuk diisi oleh responden yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, awak media serta pihak terkait lainnya.
"Observasi pelayanan publik yang ada di Polres Jayawijaya dilakukan untuk menilai tata kelola dalam rangka kinerja polres yang baik," katanya.
Wakapolres Jayawijaya AKBP Leonardo Yoga mengharapkan pendapat yang disampaikan sejumlah elemen melalui kuisioner yang diberikan bisa memberikan penilaian objektif yang mendukung peningkatan pelayanan.