Jayapura (ANTARA) - Legislator Papua Emus Gwijangge meminta kepada pemerintah pusat dan instansi terkait untuk lebih serius dalam menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga.
"Saya minta agar pemerintah pusat dan instansi terkait lebih serius dalam menyelesaikan konflik di Nduga. Selesaikan secara menyeluruh sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan damia seperti semula," kata Emus Gwijangge, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Rabu.
Menurut dia, jika konflik Nduga hanya diselesaikan secara sepihak, tidak dengan sepenuh hati maka persoalan itu akan terus berlarut-larut hingga masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari negara, karena banyak warga yang mengungsi ke kabupaten terdekat hanya untuk merasakan kenyamanan.
"Warga yang lari ke hutan, mengungsi ke kabupaten tetangga ini harus direlokasi, diberikan tempat yang aman dan nyaman, lalu ada tempat untuk anak sekolah dan sarana kesehatan," katanya.
Ia mengaku prihatin dengan sejumlah data yang dikeluarkan oleh sejumlah pihak, seperti data pengungsi dan data korban meninggal, yang bisa memberikan dampak negatif bagi negara di mata dunia internasional, hal ini seharusnya bisa dilakukan pendataan secara bersama-sama.
"Pemerintah harus duduk bersama dengan pihak terkait, data secara menyeluruh, baik yang mengungsi maupun yang dikabarkan meninggal. Ini harus pasti sehingga tidak simpang siur dan menjadi blunder," katanya.
Mengenai aksi dari DPRP, Emus mengaku pihaknya tidak diam dan telah merespon persoalan tersebut, di antaranya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Nduga untuk menyelidiki peristiwa sebenarnya yang terjadi serta langkah nyata.
"Dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, ada enam fraksi di DPRP menyetujui agar TNI dan Polri ditarik dari Nduga, tapi saya juga berharap TPN/OPM juga menarik diri, agar Pemkab Nduga bisa melaksanakan tugasnya untuk menjalankan roda pemerintahan," katanya
"Saya minta agar pemerintah pusat dan instansi terkait lebih serius dalam menyelesaikan konflik di Nduga. Selesaikan secara menyeluruh sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan damia seperti semula," kata Emus Gwijangge, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Rabu.
Menurut dia, jika konflik Nduga hanya diselesaikan secara sepihak, tidak dengan sepenuh hati maka persoalan itu akan terus berlarut-larut hingga masyarakat tidak mendapatkan perlindungan dari negara, karena banyak warga yang mengungsi ke kabupaten terdekat hanya untuk merasakan kenyamanan.
"Warga yang lari ke hutan, mengungsi ke kabupaten tetangga ini harus direlokasi, diberikan tempat yang aman dan nyaman, lalu ada tempat untuk anak sekolah dan sarana kesehatan," katanya.
Ia mengaku prihatin dengan sejumlah data yang dikeluarkan oleh sejumlah pihak, seperti data pengungsi dan data korban meninggal, yang bisa memberikan dampak negatif bagi negara di mata dunia internasional, hal ini seharusnya bisa dilakukan pendataan secara bersama-sama.
"Pemerintah harus duduk bersama dengan pihak terkait, data secara menyeluruh, baik yang mengungsi maupun yang dikabarkan meninggal. Ini harus pasti sehingga tidak simpang siur dan menjadi blunder," katanya.
Mengenai aksi dari DPRP, Emus mengaku pihaknya tidak diam dan telah merespon persoalan tersebut, di antaranya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Nduga untuk menyelidiki peristiwa sebenarnya yang terjadi serta langkah nyata.
"Dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu, ada enam fraksi di DPRP menyetujui agar TNI dan Polri ditarik dari Nduga, tapi saya juga berharap TPN/OPM juga menarik diri, agar Pemkab Nduga bisa melaksanakan tugasnya untuk menjalankan roda pemerintahan," katanya