Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengusulkan dilakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu penggunaan rekap elektronik (e-rekap), sebelum benar-benar digunakan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Penggunaan rekap elektronik memungkinkan di Pilkada 2020, namun perlu dilakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu," kata Herman di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, dari segi sistem pelaksanaannya, rekap elektronik memungkinkan dilaksanakan di Pilkada 2020.
Namun menurut dia, perlu dilakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu sebelum dilaksanakan di Pilkada 2020.
"Untuk itu perlu simulasi dan uji coba terlebih dahulu," ujarnya.
Dia menilai penggunaan rekap elektronik memungkinkan digunakan di Pilkada 2020, karena dari sisi aturan hukum tidak melanggar UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Menurut dia, dalam UU Pilkada, bukan saja rekap elektronik, namun pemilihan secara elektronik memungkinkan dilaksanakan.
"Namun harus didukung sistem Teknologi dan Informasi yang handal, aman, dan mendapat kepercayaan publik," katanya.
"Penggunaan rekap elektronik memungkinkan di Pilkada 2020, namun perlu dilakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu," kata Herman di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, dari segi sistem pelaksanaannya, rekap elektronik memungkinkan dilaksanakan di Pilkada 2020.
Namun menurut dia, perlu dilakukan simulasi dan uji coba terlebih dahulu sebelum dilaksanakan di Pilkada 2020.
"Untuk itu perlu simulasi dan uji coba terlebih dahulu," ujarnya.
Dia menilai penggunaan rekap elektronik memungkinkan digunakan di Pilkada 2020, karena dari sisi aturan hukum tidak melanggar UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Menurut dia, dalam UU Pilkada, bukan saja rekap elektronik, namun pemilihan secara elektronik memungkinkan dilaksanakan.
"Namun harus didukung sistem Teknologi dan Informasi yang handal, aman, dan mendapat kepercayaan publik," katanya.