Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja mengatakan apabila aparat keamanan non organik (pasukan penugasan) ditarik dari wilayah penugasan di Kabupaten Nduga, apakah bupati setempat dapat menjamin keamanan warga sipil dan anggota TNI-Polri yang bertugas di kawasan itu.
Mengingat selama ini yang terjadi di wilayah itu warga sipil tidak mendapat rasa aman akibat adanya gangguan dari kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang ada di wilayah itu.
"Selain mengganggu bahkan membunuh masyarakat sipil, kelompok tersebut juga menyerang aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu," kata Kapolda Papua Irjen Pol Rodja kepada wartawan di Jayapura, Kamis.
Ia mengatakan bila aparat keamanan non organik ditarik dari Kabupaten Nduga maka anggota TNI-Polri yang bertugas di kawasan itu jumlahnya menjadi minim sehingga anggotanya dapat menjadi sasaran empuk KKSB.
Bahkan akhir Desember 2018, KKSB pimpinan Egianus Kogoya melakukan pelecehan seksual terhadap guru yang selama ini bertugas di berbagai wilayah di Kabupaten Nduga.
KKSB juga menyerang para pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan, kata Rodja seraya menambahkan, akibat sejumlah peristiwa yang menimbulkan korban jiwa menyebabkan pelaksanaan pembangunan jalan di Nduga dilaksanakan anggota TNI AD.
“Saya sempat bertanya kepada Bupati Nduga dalam pertemuan di Kenyam, Selasa (13/8) lalu terkait pernyataan permintaan untuk menarik pasukan non organik yang disampaikan saat bertemu dengan Ketua DPR RI beberapa waktu lalu namun tidak ada jawaban yang tegas,” ujar Rodja sembari menyayangkan tidak adanya koordinasi dengan dirinya selaku penanggung jawab kamtibmas.
"Mendapat pertanyaan tersebut, Bupati Nduga hanya menyampaikan permintaan maaf dan akan melakukan koordinasi dengan saya selaku Kapolda Papua," kata Irjen Pol Rodja yang mengaku berkunjung ke Kenyam bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring.
Mantan Kapolda Papua Barat itu menegaskan keberadaan TNI-Polri di Nduga bukan untuk membunuh masyarakat melainkan menjaga keamanan dari gangguan KKSB.
“Keberadaan TNI-Polri di kabupaten Nduga atau di daerah lainnya di Papua untuk menjaga keamanan masyarakat,” ujarnya.
Mengingat selama ini yang terjadi di wilayah itu warga sipil tidak mendapat rasa aman akibat adanya gangguan dari kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang ada di wilayah itu.
"Selain mengganggu bahkan membunuh masyarakat sipil, kelompok tersebut juga menyerang aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu," kata Kapolda Papua Irjen Pol Rodja kepada wartawan di Jayapura, Kamis.
Ia mengatakan bila aparat keamanan non organik ditarik dari Kabupaten Nduga maka anggota TNI-Polri yang bertugas di kawasan itu jumlahnya menjadi minim sehingga anggotanya dapat menjadi sasaran empuk KKSB.
Bahkan akhir Desember 2018, KKSB pimpinan Egianus Kogoya melakukan pelecehan seksual terhadap guru yang selama ini bertugas di berbagai wilayah di Kabupaten Nduga.
KKSB juga menyerang para pekerja yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan, kata Rodja seraya menambahkan, akibat sejumlah peristiwa yang menimbulkan korban jiwa menyebabkan pelaksanaan pembangunan jalan di Nduga dilaksanakan anggota TNI AD.
“Saya sempat bertanya kepada Bupati Nduga dalam pertemuan di Kenyam, Selasa (13/8) lalu terkait pernyataan permintaan untuk menarik pasukan non organik yang disampaikan saat bertemu dengan Ketua DPR RI beberapa waktu lalu namun tidak ada jawaban yang tegas,” ujar Rodja sembari menyayangkan tidak adanya koordinasi dengan dirinya selaku penanggung jawab kamtibmas.
"Mendapat pertanyaan tersebut, Bupati Nduga hanya menyampaikan permintaan maaf dan akan melakukan koordinasi dengan saya selaku Kapolda Papua," kata Irjen Pol Rodja yang mengaku berkunjung ke Kenyam bersama Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Sembiring.
Mantan Kapolda Papua Barat itu menegaskan keberadaan TNI-Polri di Nduga bukan untuk membunuh masyarakat melainkan menjaga keamanan dari gangguan KKSB.
“Keberadaan TNI-Polri di kabupaten Nduga atau di daerah lainnya di Papua untuk menjaga keamanan masyarakat,” ujarnya.