Jakarta (ANTARA) - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani berharap semua pihak mengikuti himbauan Presiden Joko Widodo terkait insiden mahasiswa di Malang dan Surabaya yang menyebabkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Permintaan saling memaafkan oleh presiden dalam insiden mahasiswa di Malang dan Surabaya perlu dilihat sebagai simbol pengingat bahwa kita adalah sesama saudara, yaitu Indonesia, jangan sampai insiden ini membuat kita sebagai bangsa pecah," kata Jaleswari melalui pesan singkatnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Jaleswari juga mengungkapkan bahwa presiden juga tegas mengatakan bahwa hal-hal terkait penegakan hukum harus diproses dan sudah memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjutinya.
"Siapa yang memicu kerusuhan, siapa yang melakukan kekerasan, siapa yang menyebarkan hoaks, dan memobilisasi kerusuhan harus diproses hukum," katanya.
Jaleswari juga meminta kementerian dan lembaga pusat segera bergerak cepat sesuai arahan presiden untuk mengatasi berbagai dampak kericuhan di Papua.
"Kementerian Sosial sudah langsung mengidentifikasi fasilitas umum yang terbakar, tempat usaha yang rusak," katanya.
Untuk menindaklanjuti, katanya, Mendagri sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.
"Di tingkat daerah Kapolda Jatim memastikan akan mengusut penyebar video hoaks kericuhan dan pengusiran warga Papua di Surabaya," jelasnya.
Terkait penyelidikan tersebut, katanya, Polda Jatim juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Menkominfo. Intinya, semua bergerak berdasarkan arahan presiden.
"Arahan presiden jelas dan tegas, bukan hanya permintaan maaf saja, namun juga diikuti oleh tindakan tegas dan terukur, baik soal keamanan maupun pelayanan kesejahteraan publik," katanya.
Presiden juga menghimbau kepada semua pihak agar semua menahan diri, tidak memprovokasi, dan bersama-sama menciptakan rasa damai bukan hanya di Papua juga Indonesia, kata Jaleswari.
"Permintaan saling memaafkan oleh presiden dalam insiden mahasiswa di Malang dan Surabaya perlu dilihat sebagai simbol pengingat bahwa kita adalah sesama saudara, yaitu Indonesia, jangan sampai insiden ini membuat kita sebagai bangsa pecah," kata Jaleswari melalui pesan singkatnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Jaleswari juga mengungkapkan bahwa presiden juga tegas mengatakan bahwa hal-hal terkait penegakan hukum harus diproses dan sudah memerintahkan Kapolri untuk menindaklanjutinya.
"Siapa yang memicu kerusuhan, siapa yang melakukan kekerasan, siapa yang menyebarkan hoaks, dan memobilisasi kerusuhan harus diproses hukum," katanya.
Jaleswari juga meminta kementerian dan lembaga pusat segera bergerak cepat sesuai arahan presiden untuk mengatasi berbagai dampak kericuhan di Papua.
"Kementerian Sosial sudah langsung mengidentifikasi fasilitas umum yang terbakar, tempat usaha yang rusak," katanya.
Untuk menindaklanjuti, katanya, Mendagri sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.
"Di tingkat daerah Kapolda Jatim memastikan akan mengusut penyebar video hoaks kericuhan dan pengusiran warga Papua di Surabaya," jelasnya.
Terkait penyelidikan tersebut, katanya, Polda Jatim juga telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Menkominfo. Intinya, semua bergerak berdasarkan arahan presiden.
"Arahan presiden jelas dan tegas, bukan hanya permintaan maaf saja, namun juga diikuti oleh tindakan tegas dan terukur, baik soal keamanan maupun pelayanan kesejahteraan publik," katanya.
Presiden juga menghimbau kepada semua pihak agar semua menahan diri, tidak memprovokasi, dan bersama-sama menciptakan rasa damai bukan hanya di Papua juga Indonesia, kata Jaleswari.