Wamena (ANTARA) - Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Jhon Richard Banua mengatakan pihak Kementerian Sosial (kemensos) belum memberikan surat pemberitahuan terkait penghentian program beras sejahtera (rastra).
"Walau informasinya rastra sudah harus diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada September namun Jayawijaya belum menerapkan. Jadi kalau sudah ada surat dari kementerian baru kita berhenti mendistribusikan rastra dan menggantinya dengan BPNT," katanya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis.
Sebelumnya Bupati Jayawijaya telah menyurati pihak kementerian bahwa pergantian rastra dengan BPNT tidak efektif di wilayahnya, sebab jumlah uang dalam BPNT tidak begitu terasa bila digunakan untuk berbelanja di daerah pegunungan Papua yang memiliki harga sembako sangat mahal.
Jhon mengharapkan bupati-bupati lain di wilayah pegunungan juga mengajukan surat yang sama karena BPNT tidak efektif di seluruh pegunungan Papua.
"Tetapi (BPNT) kalau mau dijalankan harus ada perbedaan lah. Masa di Jakarta, Jawa sama kita di pegunungan sama, itu tidak adil lah kalau begitu," katanya.
Dinas Sosial setempat sedang merekap data warga yang berhak menerima bantuan dari pemerintah itu.
"Walau informasinya rastra sudah harus diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada September namun Jayawijaya belum menerapkan. Jadi kalau sudah ada surat dari kementerian baru kita berhenti mendistribusikan rastra dan menggantinya dengan BPNT," katanya di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis.
Sebelumnya Bupati Jayawijaya telah menyurati pihak kementerian bahwa pergantian rastra dengan BPNT tidak efektif di wilayahnya, sebab jumlah uang dalam BPNT tidak begitu terasa bila digunakan untuk berbelanja di daerah pegunungan Papua yang memiliki harga sembako sangat mahal.
Jhon mengharapkan bupati-bupati lain di wilayah pegunungan juga mengajukan surat yang sama karena BPNT tidak efektif di seluruh pegunungan Papua.
"Tetapi (BPNT) kalau mau dijalankan harus ada perbedaan lah. Masa di Jakarta, Jawa sama kita di pegunungan sama, itu tidak adil lah kalau begitu," katanya.
Dinas Sosial setempat sedang merekap data warga yang berhak menerima bantuan dari pemerintah itu.