Jayapura (ANTARA) - Jajaran direksi baru PT Jamkrida Papua menyatakan akan fokus pada sinergitas pembangunan perekonomian di Kota Jayapura.
Direktur Utama PT Jamkrida Papua Desty Pongsikabe kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan pembangunan ekonomi ini secara khusus dilakukan dengan mengembangkan UMKM.
"Salah satu poin yang juga kami bahas adalah kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk penjaminan proyek infrastruktur, di mana sudah hampir dua tahun ini vakum," katanya.
Menurut Desty, Jamkrida belakangan ini hanya bekerja sama dengan beberapa Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di mana salah satunya memiliki nasabah di kawasan terdampak rusuh yakni Entrop.
"Jadi dari BPR Papua Mandiri Makmur yang membawahi kawasan Entrop, belum ada laporan yang menyebutkan ada nasabah terdampak rusuh," ujarnya.
Dia menjelaskan namun pihaknya siap jika memang ada nasabah yang terdampak rusuh belum lama ini untuk mengcover karena Jamkrida sebagai BUMD mendukung komitmen Gubernur Papua.
PT Jamkrida Papua yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mewakili Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Papua.
RUPS ini dilaksanakan pada Senin (16/9), di mana selain pemegang saham, hadir pula pengurus PT Jamkrida Papua, yaitu Wahyu Wijanarko sebagai Plt. Direktur Utama, Edwin Maikel Jelmau sebagai Direktur Keuangan, Timmi Gurik sebagai Komisaris Utama, dan Fransisko sebagai Komisaris.
Dari hasil RUPS tersebut, dilakukan rotasi kepengurusan di mana untuk posisi Direktur Utama dijabat kembali oleh Desty Pongsikabe menggantikan Wahyu Wijanarko sebagai pelaksana tugas.
Direktur Utama PT Jamkrida Papua Desty Pongsikabe kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan pembangunan ekonomi ini secara khusus dilakukan dengan mengembangkan UMKM.
"Salah satu poin yang juga kami bahas adalah kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua untuk penjaminan proyek infrastruktur, di mana sudah hampir dua tahun ini vakum," katanya.
Menurut Desty, Jamkrida belakangan ini hanya bekerja sama dengan beberapa Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di mana salah satunya memiliki nasabah di kawasan terdampak rusuh yakni Entrop.
"Jadi dari BPR Papua Mandiri Makmur yang membawahi kawasan Entrop, belum ada laporan yang menyebutkan ada nasabah terdampak rusuh," ujarnya.
Dia menjelaskan namun pihaknya siap jika memang ada nasabah yang terdampak rusuh belum lama ini untuk mengcover karena Jamkrida sebagai BUMD mendukung komitmen Gubernur Papua.
PT Jamkrida Papua yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mewakili Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Papua.
RUPS ini dilaksanakan pada Senin (16/9), di mana selain pemegang saham, hadir pula pengurus PT Jamkrida Papua, yaitu Wahyu Wijanarko sebagai Plt. Direktur Utama, Edwin Maikel Jelmau sebagai Direktur Keuangan, Timmi Gurik sebagai Komisaris Utama, dan Fransisko sebagai Komisaris.
Dari hasil RUPS tersebut, dilakukan rotasi kepengurusan di mana untuk posisi Direktur Utama dijabat kembali oleh Desty Pongsikabe menggantikan Wahyu Wijanarko sebagai pelaksana tugas.