Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pembenahan basis data terpadu (BDT) kesejahteraan sosial melalui pembaharuan data dan keakuratan, khususnya cakupan untuk seluruh wilayah Bumi Cenderawasih.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan BDT ini merupakan basis data dalam penentuan berbagai program perlindungan sosial dan subsidi dari pemerintah.
"Dengan data yang valid dan akurat maka ketepatan sasaran serta cakupan penyaluran beragam bantuan sosial juga subsidi yang diberikan pemerintah dapat meningkat," katanya.
Menurut Klemen, hal ini sebagai wujud dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan kepada masyarakat.
"Diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat mendukung serta berkomitmen dalam pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial ini dan kami harapkan pula kolaborasi provinsi, kabupaten/kota dapat mempercepat implementasinya," ujarnya.
Pembenahan basis data adalah salah satu wujud nyata program pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
"Pembenahan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis serta terpadu," katanya lagi.
Dia menambahkan sejak 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan Papua menjadi salah satu provinsi yang akan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di mana hasilnya dapat dipantau dari Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI.*
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan BDT ini merupakan basis data dalam penentuan berbagai program perlindungan sosial dan subsidi dari pemerintah.
"Dengan data yang valid dan akurat maka ketepatan sasaran serta cakupan penyaluran beragam bantuan sosial juga subsidi yang diberikan pemerintah dapat meningkat," katanya.
Menurut Klemen, hal ini sebagai wujud dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan kepada masyarakat.
"Diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat mendukung serta berkomitmen dalam pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial ini dan kami harapkan pula kolaborasi provinsi, kabupaten/kota dapat mempercepat implementasinya," ujarnya.
Pembenahan basis data adalah salah satu wujud nyata program pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
"Pembenahan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis serta terpadu," katanya lagi.
Dia menambahkan sejak 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan Papua menjadi salah satu provinsi yang akan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di mana hasilnya dapat dipantau dari Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI.*