Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berupaya meningkatkan investasi melalui pembangunan infrastruktur yang masif di wilayahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad kepada ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan hal ini bisa nampak dari pembangunan beberapa infrastruktur seperti Jembatan Youtefa yang diharapkan dapat mengembangkan perekonomian di sekitarnya.
"Papua tidak akan bisa berkembang jika tidak ada investasi, sehingga kami harapkan beberapa pejabat di pemerintahan pusat yang berasal dari Bumi Cenderawasih dapat mengetahui lebih pasti kebutuhan daerah ini," katanya.
Menurut Musaad, selain investasi swasta, pihaknya mengharapkan investasi dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana harus pula mengembangkan pola "Goverment to Goverment" atau pemerintah ke pemerintah, tidak bisa dari bisnis ke bisnis.
"Pasalnya, Papua masih butuh infrastruktur yang mumpuni, sehingga daya kompetisinya bisa lebih baik," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak dapat dipungkiri, kini biaya investasi di Papua masih terbilang mahal, sehingga investor masih berpikir panjang berinvestasi di Bumi Cenderawasih.
"Sehingga kami mengharapkan investor dengan plat merah atau dalam negeri seperti BUMN dan BUMD dapat mengambil peran lebih besar," katanya lagi.
Dia menambahkan jika dengan investor murni maka pihaknya akan terbentur infrastruktur, di mana melalui pertimbangan ekonomis maka kesempatan berinvestasi di Papua akan terbuka lebih lebar.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad kepada ANTARA di Jayapura, Senin, mengatakan hal ini bisa nampak dari pembangunan beberapa infrastruktur seperti Jembatan Youtefa yang diharapkan dapat mengembangkan perekonomian di sekitarnya.
"Papua tidak akan bisa berkembang jika tidak ada investasi, sehingga kami harapkan beberapa pejabat di pemerintahan pusat yang berasal dari Bumi Cenderawasih dapat mengetahui lebih pasti kebutuhan daerah ini," katanya.
Menurut Musaad, selain investasi swasta, pihaknya mengharapkan investasi dari jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana harus pula mengembangkan pola "Goverment to Goverment" atau pemerintah ke pemerintah, tidak bisa dari bisnis ke bisnis.
"Pasalnya, Papua masih butuh infrastruktur yang mumpuni, sehingga daya kompetisinya bisa lebih baik," ujarnya.
Dia menjelaskan tidak dapat dipungkiri, kini biaya investasi di Papua masih terbilang mahal, sehingga investor masih berpikir panjang berinvestasi di Bumi Cenderawasih.
"Sehingga kami mengharapkan investor dengan plat merah atau dalam negeri seperti BUMN dan BUMD dapat mengambil peran lebih besar," katanya lagi.
Dia menambahkan jika dengan investor murni maka pihaknya akan terbentur infrastruktur, di mana melalui pertimbangan ekonomis maka kesempatan berinvestasi di Papua akan terbuka lebih lebar.