Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 yang telah diserahkan kepada kantor, lembaga, pemerintahan daerah di wilayahnya dapat dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja masing-masing.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya meminta seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah (pemda) di Bumi Cenderawasih bisa merespon cepat penyerahan DIPA dan TKDD 2020 tersebut dengan meningkatkan kinerja.
"Dengan hal tersebut, diharapkan pada 2020 terjadi perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Arif Wibawa mengatakan DIPA dan TKDD tersebut diserahkan kepada 49 kantor atau lembaga dan 30 kantor pemerintahan daerah dengan total pagu sebesar Rp63,98 triliun.
"Di mana alokasi anggaran belanja negara 2020 di Provinsi Papua sebesar Rp63,98 triliun atau meningkat 3,2 persen dibanding 2019," katanya.
Menurut Arif, dari total tersebut, Rp16,69 triliun dialokasikan untuk satuan kerja yang terbagi dalam 633 DIPA kemudian Rp47,3 triliun berupa alokasi TKDD yang di dalamnya sudah termasuk Dana Desa untuk kampung yang berada di 29 kabupaten/kota.
"Alokasi dana desa pada 2019 sebesar Rp5,24 triliun meningkat menjadi Rp5,41 triliun di 2020," ujarnya.
Dia menambahkan peningkatan alokasi dana desa tersebut, menjadi salah satu perwujudan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di mana percepatan penyerahan DIPA dan TKDD ini juga bertujuan agar pemda dan satker di Papua memiliki waktu yang lebih panjang untuk proses pengadaan barang dan jasa pada 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya meminta seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah (pemda) di Bumi Cenderawasih bisa merespon cepat penyerahan DIPA dan TKDD 2020 tersebut dengan meningkatkan kinerja.
"Dengan hal tersebut, diharapkan pada 2020 terjadi perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Senada dengan Hery Dosinaen, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Arif Wibawa mengatakan DIPA dan TKDD tersebut diserahkan kepada 49 kantor atau lembaga dan 30 kantor pemerintahan daerah dengan total pagu sebesar Rp63,98 triliun.
"Di mana alokasi anggaran belanja negara 2020 di Provinsi Papua sebesar Rp63,98 triliun atau meningkat 3,2 persen dibanding 2019," katanya.
Menurut Arif, dari total tersebut, Rp16,69 triliun dialokasikan untuk satuan kerja yang terbagi dalam 633 DIPA kemudian Rp47,3 triliun berupa alokasi TKDD yang di dalamnya sudah termasuk Dana Desa untuk kampung yang berada di 29 kabupaten/kota.
"Alokasi dana desa pada 2019 sebesar Rp5,24 triliun meningkat menjadi Rp5,41 triliun di 2020," ujarnya.
Dia menambahkan peningkatan alokasi dana desa tersebut, menjadi salah satu perwujudan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di mana percepatan penyerahan DIPA dan TKDD ini juga bertujuan agar pemda dan satker di Papua memiliki waktu yang lebih panjang untuk proses pengadaan barang dan jasa pada 2020.