Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara sangat mendukung langkah pembersihan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.
"Saya setuju dan mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk membersihkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN dari sisa-sisa rezim menteri BUMN sebelumnya, karena banyak yang ugal-ugalan dan indikator-indikator kinerjanya tidak bagus," kata Bhima di Jakarta, Kamis.
Bhima mendukung langkah Erick Thohir untuk melakukan penyegaran, namun dirinya mengkritik kenapa memasukkan sosok-sosok seperti Ahok dan Chandra Hamzah tanpa seleksi yang layak dan kredibel.
Peneliti Indef tersebut menyetujui langkah-langkah perampingan, pembersihan, penggantian deputi, hingga pembentukan inspektorat jenderal yang dilakukan Erick Thohir di Kementerian BUMN.
Terkait apakah keberadaan BUMN-BUMN saat ini tetap dipertahankan di bawah Kementerian BUMN, berjalan independen atau dikembalikan ke Kementerian Keuangan, Bhima menyarankan agar BUMN-BUMN untuk sementara di bawah Kementerian BUMN sambil kinerjanya diperbaiki.
"Kalau menurut saya tetap berjalan dengan format yang ada seperti sekarang, karena seperti yang saya sampaikan untuk masuk ke tahap berikutnya sebagai holding membutuhkan perbaikan kinerja dan tata kelola korporasi. Jadi untuk sementara tetap di bawah Kementerian BUMN dengan kinerja BUMN-BUMN diperbaiki terlebih dahulu," kata Bhima.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir resmi merombak pejabat eselon I Kementerian BUMN sebagai bagian menjalankan misi Presiden Joko Widodo untuk penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.
Setelah memberhentikan lima pejabat tersebut, Erick kemudian langsung menempatkannya kembali sebagai direksi di sejumlah perusahaan BUMN yang pengangkatannya efektif mulai 18 November 2019.
Erick mengatakan bahwa restrukturisasi ini adalah bagian dari tour of duty, agar pejabat yang berasal dari birokrasi dapat memahami permasalahan di korporasi. Pejabat korporasi pun harus mengerti birokrasi.
"Saya setuju dan mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk membersihkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN dari sisa-sisa rezim menteri BUMN sebelumnya, karena banyak yang ugal-ugalan dan indikator-indikator kinerjanya tidak bagus," kata Bhima di Jakarta, Kamis.
Bhima mendukung langkah Erick Thohir untuk melakukan penyegaran, namun dirinya mengkritik kenapa memasukkan sosok-sosok seperti Ahok dan Chandra Hamzah tanpa seleksi yang layak dan kredibel.
Peneliti Indef tersebut menyetujui langkah-langkah perampingan, pembersihan, penggantian deputi, hingga pembentukan inspektorat jenderal yang dilakukan Erick Thohir di Kementerian BUMN.
Terkait apakah keberadaan BUMN-BUMN saat ini tetap dipertahankan di bawah Kementerian BUMN, berjalan independen atau dikembalikan ke Kementerian Keuangan, Bhima menyarankan agar BUMN-BUMN untuk sementara di bawah Kementerian BUMN sambil kinerjanya diperbaiki.
"Kalau menurut saya tetap berjalan dengan format yang ada seperti sekarang, karena seperti yang saya sampaikan untuk masuk ke tahap berikutnya sebagai holding membutuhkan perbaikan kinerja dan tata kelola korporasi. Jadi untuk sementara tetap di bawah Kementerian BUMN dengan kinerja BUMN-BUMN diperbaiki terlebih dahulu," kata Bhima.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir resmi merombak pejabat eselon I Kementerian BUMN sebagai bagian menjalankan misi Presiden Joko Widodo untuk penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.
Setelah memberhentikan lima pejabat tersebut, Erick kemudian langsung menempatkannya kembali sebagai direksi di sejumlah perusahaan BUMN yang pengangkatannya efektif mulai 18 November 2019.
Erick mengatakan bahwa restrukturisasi ini adalah bagian dari tour of duty, agar pejabat yang berasal dari birokrasi dapat memahami permasalahan di korporasi. Pejabat korporasi pun harus mengerti birokrasi.