Jayapura (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) di Jayapura menggelar monitoring dan evaluasi (monev) kepesertaan untuk aparat kampung Kabupaten Keerom di Kota Jayapura, Papua, Sabtu.
Kepala BPJS-TK Wilayah Papua di Jayapura, Adventus Edison S di Kota Jayapura,mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah tenaga ahli atau pendamping kampung dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom.
"Jadi, kegiatan ini berdasarkan dan sesuai dengan amanah Perbub Keerom untuk memberikan perlindungan kepada semua aparat kampung," katanya.
Menurut dia, dari 91 kampung yang ada di Kabupaten Keerom, 25 kampung di antaranya belum terealisasi (dalam kepesertaan BPJS-TK) sehingga digelarlah kegiatan yang dimaksud.
"Sehingga, hari ini kami minta bantuan dari BPMK Kabupaten Keerom dan seluruh petugas pendamping kampung atau tenaga ahli untuk lakukan monev sebagaimana Perbup Keerom" katanya.
"Jadi, dengan duduk seperti ini, ke depan supaya tidak ada masalah-masalah sepele yang berdampak besar, karena ini menyangkut hak aparat kampung, apalagi mereka sudah membayar iuran, terus terjadi resiko, lalu apa saja yang mereka dapat. Ini aparat kampung harus mendapatkan manfaat itu," sambungnya.
Namun, kata dia, sebelum kegiatan ini dilakukan, BPJS-TK sudah menggelar sosialisasi ke hampir 80 persen hingga 90 persen kampung dari sejumlah distrik yang ada di Keerom.
"Dan hanya ada dua distrik yang kita belum kesana, karena cukup jauh dan belum ada rekomendasi dari BPMK Keerom karena ada pemilihan kepala kampung. Mungkin dalam waktu dekat ini, dengan Ibu Sri dari BPMK, kita turun bersama, sehingga bisa tahu apa saja kendala dan persoalan yang terjadi," katanya.
Adventus berharap dengan terjun langsung ke lapangan, selain aparat kampung bisa memahami pentingnya BPJS-TK dan tahu apa manfaatnya serta haknya, warga juga bisa menjadi peserta meski tidak dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Keerom.
"Harapannya aparat kampung bisa paham, dan ini ke depan bukan hanya perlindungan kepada aparat kampung saja tapi perlindungan kepada seluruh masyarakat kampung, begitu. Jadi, masyarakat kampung, kan ada tuh pekerjanya petani atau nelayan, mungkin mereka belum punya hak pertanggungan itu ke ADD, tapi mungkin secara pribadi mau membayar iuran Rp16.800/bulan. Manfaatnya mereka bisa dapat dua perlindungan kecelakaan kerja atau lainnya, seperti itu," katanya.
Dalam kegiatan sehari itu, Adventus mengaku bahwa pihaknya melibatkan sejumlah tenaga ahli atau pendamping antara lain dari Distrik Arso, Waris, dan Senggih, termasuk dari BPMK Keerom
"Harapannya persoalan seperti data aparatur kampung yang tidak lengkap, tidak mencantumkan nama kampung, atau tidak bayar sesuai rincian iuran, atau telah mendaftar tapi terlambat bayar iuran sehingga terjadi resiko dan tidak bisa diklaim, itu kami bahas dalam kegiatan ini, dan bagaimana solusinya," katanya.
Kepala BPJS-TK Wilayah Papua di Jayapura, Adventus Edison S di Kota Jayapura,mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah tenaga ahli atau pendamping kampung dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Keerom.
"Jadi, kegiatan ini berdasarkan dan sesuai dengan amanah Perbub Keerom untuk memberikan perlindungan kepada semua aparat kampung," katanya.
Menurut dia, dari 91 kampung yang ada di Kabupaten Keerom, 25 kampung di antaranya belum terealisasi (dalam kepesertaan BPJS-TK) sehingga digelarlah kegiatan yang dimaksud.
"Sehingga, hari ini kami minta bantuan dari BPMK Kabupaten Keerom dan seluruh petugas pendamping kampung atau tenaga ahli untuk lakukan monev sebagaimana Perbup Keerom" katanya.
"Jadi, dengan duduk seperti ini, ke depan supaya tidak ada masalah-masalah sepele yang berdampak besar, karena ini menyangkut hak aparat kampung, apalagi mereka sudah membayar iuran, terus terjadi resiko, lalu apa saja yang mereka dapat. Ini aparat kampung harus mendapatkan manfaat itu," sambungnya.
Namun, kata dia, sebelum kegiatan ini dilakukan, BPJS-TK sudah menggelar sosialisasi ke hampir 80 persen hingga 90 persen kampung dari sejumlah distrik yang ada di Keerom.
"Dan hanya ada dua distrik yang kita belum kesana, karena cukup jauh dan belum ada rekomendasi dari BPMK Keerom karena ada pemilihan kepala kampung. Mungkin dalam waktu dekat ini, dengan Ibu Sri dari BPMK, kita turun bersama, sehingga bisa tahu apa saja kendala dan persoalan yang terjadi," katanya.
Adventus berharap dengan terjun langsung ke lapangan, selain aparat kampung bisa memahami pentingnya BPJS-TK dan tahu apa manfaatnya serta haknya, warga juga bisa menjadi peserta meski tidak dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Keerom.
"Harapannya aparat kampung bisa paham, dan ini ke depan bukan hanya perlindungan kepada aparat kampung saja tapi perlindungan kepada seluruh masyarakat kampung, begitu. Jadi, masyarakat kampung, kan ada tuh pekerjanya petani atau nelayan, mungkin mereka belum punya hak pertanggungan itu ke ADD, tapi mungkin secara pribadi mau membayar iuran Rp16.800/bulan. Manfaatnya mereka bisa dapat dua perlindungan kecelakaan kerja atau lainnya, seperti itu," katanya.
Dalam kegiatan sehari itu, Adventus mengaku bahwa pihaknya melibatkan sejumlah tenaga ahli atau pendamping antara lain dari Distrik Arso, Waris, dan Senggih, termasuk dari BPMK Keerom
"Harapannya persoalan seperti data aparatur kampung yang tidak lengkap, tidak mencantumkan nama kampung, atau tidak bayar sesuai rincian iuran, atau telah mendaftar tapi terlambat bayar iuran sehingga terjadi resiko dan tidak bisa diklaim, itu kami bahas dalam kegiatan ini, dan bagaimana solusinya," katanya.