Manokwari (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) mencatat suhu panas di wilayah Manokwari, Papua Barat, terus meningkat sejak tahun 2000.
Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari, Denny Putiray di Manokwari, Rabu, mengatakan Manokwari mengalami dampak perubahan iklim. Dari data temperatur udara yang direkam BMKG tercatat suhu rata-rata pada 2000 berada pada 26.8°C.
"Suhu terus meningkat pada 2001,2002 hingga 2003. Pada 2003 tercatat naik menjadi 27.4°C. 2003 hingga 2013 bervariasi naik dan turun dengan rata-rata 27.2°C," kata Denny.
Tahun 2014 hingga 2017 kenaikan terus berlanjut hingga 27.8°C. Tahun 2018 turun satu poin menjadi 27.6°C dan data terakhir pada Agustus 2019 suhu panas di Manokwari masih berada pada angka tersebut.
"Kalau kita lihat ke belakang yang pada tahun 2000 hingga tahun 2017 sudah terjadi kenaikan mencapai 1 derajat. Sekarang pada angka 27.6°C, sebisa mungkin kita harus bertahankan agar tidak terjadi kenaikan," sebut Denny.
Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah tersebut, menurut Denny, penurunan suhu sulit terjadi. Sebaliknya, potensi peningkatan yang besar.
"Kami berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, kita pertahankan di angka 27.6°C. Jangan sampai naik, karena kalau turun tidak mungkin, berat sekali untuk menarik turun kalau kita melihat kondisi hutan dan perkembangan pembangunan saat ini," ujarnya.
"Kita disini masih beruntung kelembaban udara masih cukup bagus. Rata-rata masih 80 persen dan curah hujan masih cukup banyak," katanya.
Menurut dia, yang patut dikhawatirkan bersama yakni terjadi kenaikan suhu panas secara terus menerus yang dibarengi dengan penurunan kelembaban udara. Ini akan berdampak pada penurunan curah hujan.
"Kalau ini yang terjadi dampaknya akan sangat besar, sebab 60 hingga 80 persen masyarakat Manokwari bergantung dengan air hujan," sebut Putiray.
Dampak buruk lain yang dapat terjadi yakni kekeringan hingga bencana banjir saat hujan deras datang.
"Maka sekarang yang harus terus digalakan adalah program menanam pohon yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari unsur pemerintah, swasta hingga masyarakat," ujarnya.
Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari, Denny Putiray di Manokwari, Rabu, mengatakan Manokwari mengalami dampak perubahan iklim. Dari data temperatur udara yang direkam BMKG tercatat suhu rata-rata pada 2000 berada pada 26.8°C.
"Suhu terus meningkat pada 2001,2002 hingga 2003. Pada 2003 tercatat naik menjadi 27.4°C. 2003 hingga 2013 bervariasi naik dan turun dengan rata-rata 27.2°C," kata Denny.
Tahun 2014 hingga 2017 kenaikan terus berlanjut hingga 27.8°C. Tahun 2018 turun satu poin menjadi 27.6°C dan data terakhir pada Agustus 2019 suhu panas di Manokwari masih berada pada angka tersebut.
"Kalau kita lihat ke belakang yang pada tahun 2000 hingga tahun 2017 sudah terjadi kenaikan mencapai 1 derajat. Sekarang pada angka 27.6°C, sebisa mungkin kita harus bertahankan agar tidak terjadi kenaikan," sebut Denny.
Seiring dengan perkembangan pembangunan di daerah tersebut, menurut Denny, penurunan suhu sulit terjadi. Sebaliknya, potensi peningkatan yang besar.
"Kami berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, kita pertahankan di angka 27.6°C. Jangan sampai naik, karena kalau turun tidak mungkin, berat sekali untuk menarik turun kalau kita melihat kondisi hutan dan perkembangan pembangunan saat ini," ujarnya.
"Kita disini masih beruntung kelembaban udara masih cukup bagus. Rata-rata masih 80 persen dan curah hujan masih cukup banyak," katanya.
Menurut dia, yang patut dikhawatirkan bersama yakni terjadi kenaikan suhu panas secara terus menerus yang dibarengi dengan penurunan kelembaban udara. Ini akan berdampak pada penurunan curah hujan.
"Kalau ini yang terjadi dampaknya akan sangat besar, sebab 60 hingga 80 persen masyarakat Manokwari bergantung dengan air hujan," sebut Putiray.
Dampak buruk lain yang dapat terjadi yakni kekeringan hingga bencana banjir saat hujan deras datang.
"Maka sekarang yang harus terus digalakan adalah program menanam pohon yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari unsur pemerintah, swasta hingga masyarakat," ujarnya.