Wamena (ANTARA) - Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengatakan adanya rencana dalam waktu dekat untuk mengevaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah setempat.
Marthin Yogobi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan belum ada informasi dari bupati terkait dengan waktu evaluasi namun hal itu pasti dilakukan.
"Sampai hari ini bupati belum memberikan semacam kode untuk evaluasi, tetapi sudah ada dalam rencana untuk kita lakukan evaluasi," katanya.
Bupati dan wakil bupati setempat mengharapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 dipegang oleh pimpinan OPD yang baru.
"Karena kami berharap supaya DPA itu dengan pejabat baru. Jangan kita ganti orang di tengah jalan sehingga menyebabkan DPA-nya ikut berubah lagi," katanya.
Marthin mengaku bersama bupati menginginkan adanya penambahan OPD baru, namun tergantung dari pemerintahan pusat.
"Salah satu misalnya bidang pendapatan. Ini sangat penting supaya bisa kelola secara mandiri semua objek pendapatan yang ada, tetapi selama ini dia gabung di keuangan sehingga fungsinya menjadi kecil," katanya.
Selain rencana evaluasi pimpinan OPD, bupati dan wakil bupati setempat sudah mengagendakan evaluasi 238 kepala kampung yang tersebar di 40 distrik, pada Januari 2020.
Marthin Yogobi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan belum ada informasi dari bupati terkait dengan waktu evaluasi namun hal itu pasti dilakukan.
"Sampai hari ini bupati belum memberikan semacam kode untuk evaluasi, tetapi sudah ada dalam rencana untuk kita lakukan evaluasi," katanya.
Bupati dan wakil bupati setempat mengharapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 dipegang oleh pimpinan OPD yang baru.
"Karena kami berharap supaya DPA itu dengan pejabat baru. Jangan kita ganti orang di tengah jalan sehingga menyebabkan DPA-nya ikut berubah lagi," katanya.
Marthin mengaku bersama bupati menginginkan adanya penambahan OPD baru, namun tergantung dari pemerintahan pusat.
"Salah satu misalnya bidang pendapatan. Ini sangat penting supaya bisa kelola secara mandiri semua objek pendapatan yang ada, tetapi selama ini dia gabung di keuangan sehingga fungsinya menjadi kecil," katanya.
Selain rencana evaluasi pimpinan OPD, bupati dan wakil bupati setempat sudah mengagendakan evaluasi 238 kepala kampung yang tersebar di 40 distrik, pada Januari 2020.