Wamena (ANTARA) - Warga tujuh kampung di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Papua, menyampaikan beragam usulan yang mengarah pada upaya mewujudkan kedamaian hidup menyusul kerusuhan 23 September 2019 yang menimbulkan puluhan warga meninggal dunia dan terluka serta memicu eksodus besar-besaran.
Kepala Distrik Wouma Soni Matuan membacakan pernyataan usul tersebut saat Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengunjungi Wouma pada Jumat.
"Kami membuat pernyataan kepada pemerintah berdasarkan peristiwa yang merugikan semua harta benda, tempat tinggal kami," kata Soni.
Deklarasi damai tersebut mencakup permintaan agar Pasar Wouma tidak dibangun kembali, dan terminal di Wouma dialihkan ke tempat lain sebab biasanya kekacauan dipicu oleh warga yang datang dari luar Wouma.
Warga kampung juga meminta pemerintah mengalihkan aktivitas mama-mama penjual ke Pasar Potikelek.
"Khusus kios, ruko yang berada di Wouma, dibangun kembali tetapi dikelola oleh orang asli Papua dan kami meminta pembangunan pos keamanan," katanya.
Ia mengatakan, kalau pedagang yang berjualan di kios, ruko, di Wouma adalah pendagang non-Papua maka mereka akan mudah diintimidasi oleh orang dari luar Wouma.
"Kami juga minta pangkalan ojek untuk orang asli Papua. Dan penjualan pinang hanya dilakukan oleh orang asli Papua karena terjadi pasar monopoli," katanya.
Dalam pernyataan mereka, warga kampung juga ingin semua aktivitas penjualan bahan bakar minyak di sekitaran Pasar Wouma tidak diizinkan.
"Sebab saat kerusuhan, orang yang datang dari luar, tinggal membawa bensin yang dijual di pinggir jalan dan membakar rumah, membakar orang. Mereka yang dibakar ini bukan binatang," kata Soni.
Soni mengatakan bahwa selama ini warga asli hidup damai dengan pendatang, dan ikut menyelamatkan beberapa warga saat kerusuhan.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengapresiasi pernyataan yang ditujukan untuk mewujudkan perdamaian di wilayah itu.
"Polisi sudah menangkap orang yang diduga terlibat kerusuhan kemarin, sehingga mari kita dukung proses penegakan yang dilakukan," katanya.
Mengenai permintaan agar ruko dan kios hanya ditempati warga asli Papua, Wakil Bupati belum bisa menjawab karena mesti membahas masalah itu dengan perangkat daerah setempat.
"Permintaan itu menarik karena sebagai bagian dari proteksi terhadap penduduk asli, tetapi saya minta harus dikelola dengan baik," katanya.
Ia juga mengimbau warga menggunakan dana desa/kampung dengan baik. "Kita pasti akan menyesal kalau Presiden baru mengubah kegiatan itu dalam wujud lain. Oleh karena itu manfaatkan dengan baik, yang penting pertanggungjawaban jelas," katanya.
Kepala Distrik Wouma Soni Matuan membacakan pernyataan usul tersebut saat Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengunjungi Wouma pada Jumat.
"Kami membuat pernyataan kepada pemerintah berdasarkan peristiwa yang merugikan semua harta benda, tempat tinggal kami," kata Soni.
Deklarasi damai tersebut mencakup permintaan agar Pasar Wouma tidak dibangun kembali, dan terminal di Wouma dialihkan ke tempat lain sebab biasanya kekacauan dipicu oleh warga yang datang dari luar Wouma.
Warga kampung juga meminta pemerintah mengalihkan aktivitas mama-mama penjual ke Pasar Potikelek.
"Khusus kios, ruko yang berada di Wouma, dibangun kembali tetapi dikelola oleh orang asli Papua dan kami meminta pembangunan pos keamanan," katanya.
Ia mengatakan, kalau pedagang yang berjualan di kios, ruko, di Wouma adalah pendagang non-Papua maka mereka akan mudah diintimidasi oleh orang dari luar Wouma.
"Kami juga minta pangkalan ojek untuk orang asli Papua. Dan penjualan pinang hanya dilakukan oleh orang asli Papua karena terjadi pasar monopoli," katanya.
Dalam pernyataan mereka, warga kampung juga ingin semua aktivitas penjualan bahan bakar minyak di sekitaran Pasar Wouma tidak diizinkan.
"Sebab saat kerusuhan, orang yang datang dari luar, tinggal membawa bensin yang dijual di pinggir jalan dan membakar rumah, membakar orang. Mereka yang dibakar ini bukan binatang," kata Soni.
Soni mengatakan bahwa selama ini warga asli hidup damai dengan pendatang, dan ikut menyelamatkan beberapa warga saat kerusuhan.
Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi mengapresiasi pernyataan yang ditujukan untuk mewujudkan perdamaian di wilayah itu.
"Polisi sudah menangkap orang yang diduga terlibat kerusuhan kemarin, sehingga mari kita dukung proses penegakan yang dilakukan," katanya.
Mengenai permintaan agar ruko dan kios hanya ditempati warga asli Papua, Wakil Bupati belum bisa menjawab karena mesti membahas masalah itu dengan perangkat daerah setempat.
"Permintaan itu menarik karena sebagai bagian dari proteksi terhadap penduduk asli, tetapi saya minta harus dikelola dengan baik," katanya.
Ia juga mengimbau warga menggunakan dana desa/kampung dengan baik. "Kita pasti akan menyesal kalau Presiden baru mengubah kegiatan itu dalam wujud lain. Oleh karena itu manfaatkan dengan baik, yang penting pertanggungjawaban jelas," katanya.