Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menegaskan politisi memiliki peran penting dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa Laut Natuna yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat," kata Susi dalam rilis Humas PKS yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mengemukakan hal tersebut dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada "transhipment" (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.
Namun, lanjutnya, untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut dinilai mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna.
Ia melihat politisi itu sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. "Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya," katanya.
Susi menyebutkan kalau anggota DPR memiliki prinsip maka ia akan berjuang keras untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara.
Sebelumnya terkait dengan Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.
"Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Menteri Edhy.
Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi ternyata nelayan setempat inginnya kayu.
"Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Ke depannya, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna.
"Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan," kata Abdi Suhufan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu.
"Karena kalau saya perhatikan selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat," kata Susi dalam rilis Humas PKS yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mengemukakan hal tersebut dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada "transhipment" (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.
Namun, lanjutnya, untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut dinilai mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna.
Ia melihat politisi itu sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. "Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya," katanya.
Susi menyebutkan kalau anggota DPR memiliki prinsip maka ia akan berjuang keras untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa termasuk kedaulatan negara.
Sebelumnya terkait dengan Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.
"Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Menteri Edhy.
Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi ternyata nelayan setempat inginnya kayu.
"Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Ke depannya, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna.
"Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan," kata Abdi Suhufan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu.