Manokwari (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong masyarakat di Provinsi Papua Barat untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mengembangkan usaha.
Kepala Perwakilan OJK Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak di Manokwari, Rabu, mengatakan realisasi penyaluran KUR di Papua Barat masih sangat kecil.
"Pencairan KUR di Papua Barat belum bisa tembus diangka Rp1 triliun. Data tahun 2019, penyaluran KUR di Papua Barat hanya Rp406 miliar," ucap Adolf.
Kendati meningkat sebesar 2,2 persen dari tahun 2018, namun pihaknya menilai peningkatan tersebut belum signifikan dibanding realisasi program tersebut di daerah lain.
Menurutnya, dana KUR yang disiapkan di sejumlah bank penyalur saat ini sudah ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun. Disisi lain, pemerintah pun terus menurunkan bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 dan saat ini diturunkan lagi menjadi 6 persen.
Itu dilakukan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Plafon kreditnya pun sudah ditingkatkan, plafon kredit terkecil yang semula Rp 25 juta sudah ditingkatkan menjadi Rp 50 juta. Jadi masyarakat silahkan memanfaatkan supaya usahanya meningkat," katanya lagi.
Di Papua Barat, lanjut Simanjuntak, jumlah debitur pada program KUR saat ini baru mencapai 11 ribu. Di tahun 2020 diharapkan ada peningkatan yang lebih maksimal.
"Di Jawa realisasinya sudah di atas R1 triliun bahkan ada yang mencapai puluhan triliun. Provinsi Papua juga sudah di atas Rp1 triliun. Mudah-mudahan Papua Barat tahun ini juga bisa," ujarnya.
Ia menambahkan, pelaku usaha di Papua Barat yang sudah memanfaatkan KUR paling banyak berada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan Manokwari dan daerah lain masih rendah.
"Pemerintah sudah memberi subsidi sehingga bunga rendah. Maka dari itu sayang kalau tidak dimanfaatkan," katanya seraya menyebutkan masyarakat bisa mengakses KUR di Bank Mandiri, BRI, BNI serta Bank Papua.
Kepala Perwakilan OJK Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak di Manokwari, Rabu, mengatakan realisasi penyaluran KUR di Papua Barat masih sangat kecil.
"Pencairan KUR di Papua Barat belum bisa tembus diangka Rp1 triliun. Data tahun 2019, penyaluran KUR di Papua Barat hanya Rp406 miliar," ucap Adolf.
Kendati meningkat sebesar 2,2 persen dari tahun 2018, namun pihaknya menilai peningkatan tersebut belum signifikan dibanding realisasi program tersebut di daerah lain.
Menurutnya, dana KUR yang disiapkan di sejumlah bank penyalur saat ini sudah ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun. Disisi lain, pemerintah pun terus menurunkan bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 dan saat ini diturunkan lagi menjadi 6 persen.
Itu dilakukan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Plafon kreditnya pun sudah ditingkatkan, plafon kredit terkecil yang semula Rp 25 juta sudah ditingkatkan menjadi Rp 50 juta. Jadi masyarakat silahkan memanfaatkan supaya usahanya meningkat," katanya lagi.
Di Papua Barat, lanjut Simanjuntak, jumlah debitur pada program KUR saat ini baru mencapai 11 ribu. Di tahun 2020 diharapkan ada peningkatan yang lebih maksimal.
"Di Jawa realisasinya sudah di atas R1 triliun bahkan ada yang mencapai puluhan triliun. Provinsi Papua juga sudah di atas Rp1 triliun. Mudah-mudahan Papua Barat tahun ini juga bisa," ujarnya.
Ia menambahkan, pelaku usaha di Papua Barat yang sudah memanfaatkan KUR paling banyak berada di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan Manokwari dan daerah lain masih rendah.
"Pemerintah sudah memberi subsidi sehingga bunga rendah. Maka dari itu sayang kalau tidak dimanfaatkan," katanya seraya menyebutkan masyarakat bisa mengakses KUR di Bank Mandiri, BRI, BNI serta Bank Papua.