Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyayangkan penyampaian visi-misi dan tanya-jawab calon wakil gubernur DKI Jakarta kepada anggota DPRD DKI Jakarta, pada Jumat, tidak bisa diakses oleh warga masyarakat dan media.
"Saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi cawagub DKI) dari (aplikasi) zoom, hanya sangat disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengaksesnya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Sabtu.
Menurut pria yang juga penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu, kegiatan yang diikuti oleh kedua kandidat, yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, secara jarak jauh karena sedang pandemi Virus Corona COVID-19, menjadi kontraproduktif jika dilaksanakan "tertutup".
Padahal, kegiatan itu, terutama penyampaian visi dan misi kedua calon wakil gubernur ibu kota pengganti Sandiaga Uno, kata dia, juga bertujuan agar keduanya lebih dikenal publik.
"Kalau seperti itu, jadinya sangat terbatas sekali yang mengetahui siapa yang akan mendampingi pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), bagaimana kualitasnya, itu publik gak bisa mengakses, bahkan media juga tidak bisa masuk langsung, itu sangat disayangkan sekali," kata Suhaimi.
Meski sudah ada kemajuan dalam prosesnya, Suhaimi menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tetap satu suara berpandangan paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta haruslah ditunda.
Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta tetap kompak menyampaikan harapannya agar proses pemilihan Wagub DKI tersebut ditunda.
"PKS (DKI) tetap satu suara, sepakat minta ditunda. Karena pak gubernur sudah menetapkan (masa) tanggap darurat COVID-19 itu sampai 19 April," ucap dia.
Menurut Suhaimi, tidak selayaknya anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat COVID-19 yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggelar paripurna yang berpotensi menimbulkan keramaian.
"Sementara, masyarakat di tempat lain, salat Jumat dicegah, salat berjamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus corona ini," tuturnya.
Pemilihan Wagub DKI Jakarta ini adalah untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mundur karena mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Ada dua nama yang bertarung dalam bursa pemilihan Wagub DKI, yakni politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansyah Lubis dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Keduanya akan dipilih melalui sistem voting tertutup yang dilakukan legislator DKI. Namun sebelumnya, Nurmansjah dan Riza harus menjalani uji kepatutan dan kelaikan (fit and proper test) yang sudah dijalani melalui teleconfrence pada Jumat (3/4) kemarin.
"Saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi cawagub DKI) dari (aplikasi) zoom, hanya sangat disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengaksesnya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Sabtu.
Menurut pria yang juga penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu, kegiatan yang diikuti oleh kedua kandidat, yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, secara jarak jauh karena sedang pandemi Virus Corona COVID-19, menjadi kontraproduktif jika dilaksanakan "tertutup".
Padahal, kegiatan itu, terutama penyampaian visi dan misi kedua calon wakil gubernur ibu kota pengganti Sandiaga Uno, kata dia, juga bertujuan agar keduanya lebih dikenal publik.
"Kalau seperti itu, jadinya sangat terbatas sekali yang mengetahui siapa yang akan mendampingi pak Anies (Gubernur DKI Jakarta), bagaimana kualitasnya, itu publik gak bisa mengakses, bahkan media juga tidak bisa masuk langsung, itu sangat disayangkan sekali," kata Suhaimi.
Meski sudah ada kemajuan dalam prosesnya, Suhaimi menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tetap satu suara berpandangan paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta haruslah ditunda.
Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta tetap kompak menyampaikan harapannya agar proses pemilihan Wagub DKI tersebut ditunda.
"PKS (DKI) tetap satu suara, sepakat minta ditunda. Karena pak gubernur sudah menetapkan (masa) tanggap darurat COVID-19 itu sampai 19 April," ucap dia.
Menurut Suhaimi, tidak selayaknya anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat COVID-19 yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggelar paripurna yang berpotensi menimbulkan keramaian.
"Sementara, masyarakat di tempat lain, salat Jumat dicegah, salat berjamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus corona ini," tuturnya.
Pemilihan Wagub DKI Jakarta ini adalah untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mundur karena mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Ada dua nama yang bertarung dalam bursa pemilihan Wagub DKI, yakni politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansyah Lubis dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Keduanya akan dipilih melalui sistem voting tertutup yang dilakukan legislator DKI. Namun sebelumnya, Nurmansjah dan Riza harus menjalani uji kepatutan dan kelaikan (fit and proper test) yang sudah dijalani melalui teleconfrence pada Jumat (3/4) kemarin.