Wamena (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Posindo) merencanakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kabuparen Jayawijaya Provinsi Papua pada pertengahan Juni 2020.
Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Wamena La Oli di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya Sabtu mengatakan BLT yang nantinya diserahkan bersumber dari APBN.
"Daftar nominasi atau penerima BLT APBN di Kabupaten Jayawijaya jumlahnya mencapai 6.586 penerima," katanya.
La Oli memastikan telah menyerahkan daftar penerima kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang tersebar di 40 distrik untuk lakukan pengecekan ulang data sebelum disalurkan bantuan.
"Setelah TKSK melakukan sinkronisasi atau pencocokan data di lapangan, tim dari PT Pos Indonesia akan turun menyalurkan bantuan Rp600 ribu per bulan di setiap kampung atau distrik tempat tinggal penerima bantuan," katanya.
Pada penyaluran Juni ini, Posindo akan menyalurkan untuk jatah tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni.
Ia memastikan Posindo akan mengecek secara baik data penerima sehingga tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Penyalurannya berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), kartu tanda penduduk (KTP) dan alamat yang tertera dalam nominasi penerima," katanya.
Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Wamena La Oli di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya Sabtu mengatakan BLT yang nantinya diserahkan bersumber dari APBN.
"Daftar nominasi atau penerima BLT APBN di Kabupaten Jayawijaya jumlahnya mencapai 6.586 penerima," katanya.
La Oli memastikan telah menyerahkan daftar penerima kepada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang tersebar di 40 distrik untuk lakukan pengecekan ulang data sebelum disalurkan bantuan.
"Setelah TKSK melakukan sinkronisasi atau pencocokan data di lapangan, tim dari PT Pos Indonesia akan turun menyalurkan bantuan Rp600 ribu per bulan di setiap kampung atau distrik tempat tinggal penerima bantuan," katanya.
Pada penyaluran Juni ini, Posindo akan menyalurkan untuk jatah tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni.
Ia memastikan Posindo akan mengecek secara baik data penerima sehingga tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Penyalurannya berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), kartu tanda penduduk (KTP) dan alamat yang tertera dalam nominasi penerima," katanya.